Predikat Sri Mulyani sebagai menteri keuangan terbaik di dunia terbalik, sebab tidak berpihak pada rakyat kecil. Demikian Ekonom senior DR Rizal Ramli menyebutnya sebagai Menteri Terbalikâ€.
- Harga Swab Test Maksimal Rp 900 Ribu Dirasa Masih Mahal, Demokrat: Harusnya Gratis!
- Wakil Ketua Komisi III DPR: MA dan KY Segera Periksa Hakim PN Jakpus
- Ribuan Anak-anak dan Wanita Tewas, PPJT Dukung Aksi 300 Pengacara Dunia Bawa Israel ke Mahkamah Internasional
Kini, jejang digital Sri Mulyani yang tidak pro rakyat mulai beredar di masyarakat. Meme yang secara tersirat menggambarkan Menkeu lebih pro orang kaya dan tidak memperhatikan rakyat kecil mulai beredar di media sosial.
Tidak hanya itu, Rizal Ramli juga menyindir Menteri Perdagangan sebagai "Raja Imporâ€. Ini lantaran impor pangan terus dilakukan meskipun para petani kecil sedang panen. Buntutnya, hasil panen petani jadi tidak memiliki nilai jual.
Atas alasan itu, pria yang akrab disapa RR tersebut menilai slogan "Pro Rakyat†yang didengungkan Jokowi sebatas omong kosong jika kedua menteri itu dipertahankan.
"Jika Jokowi pertahankan "Menkeu Terbalikâ€, yang hanya untungkan kreditor dengan bunga tinggi & bebas pajak 30 tahun untuk asing besar, tapi rugikan rakyat dan negara, dan Menteri Perdagangan ‘Raja Impor’, maka jangan percaya bahwa Jokowi pro rakyat,†tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Selasa (16/7).
"Itu hanya permainan kata-kata. Dejavu,†pungkas mantan Menko Kemaritiman itu.
Ya, seperti dilansir Kantor Berita RMOL, ada meme yang membandingkan pengenaan pajak pempek di Palembang, cukai kantong plastik dan harga bea materai dengan penurunan pajak kendaraan mewah.
Dalam kebijakan cukai kantong plastik, Kemenkeu menerapkan tarif sebesar Rp 30 ribu per kilogram atau setara Rp 200 per lembar plastik.
Tentu ini merugikan masyarakat yang sehari-hari menggunakan kantong plastik, seperti saat berbelanja ke pasar tradisional.
Tidak cukup sampai di situ, kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu juga sedang mencoba menjadikan besaran bea materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi satu harga.
Namun harga yang diusulkan naik lebih dari 150 persen, yaitu di harga Rp 10.000 dengan alasan ekonomi saat ini sudah membaik.
Bagi rakyat kecil kebijakan itu akan sangat merugikan. Sebab, rakyat tidak lagi memiliki pilihan dan harga yang dipatok untuk materai belum tentu bisa dijangkau semua lapisan masyarakat.
Masyarakat juga turut dibuat pusing dengan rencana kebijakan pengenaan pajak 10 persen pada restoran pempek di Palembang.
Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang bahkan berencana akan memasang alat pemantau pajak online (e-tax) di setiap warung makan kaki lima dan restoran.
Semua kebijakan itu tentu berbanding terbalik dengan pengumuman pemerintah yang menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) untuk mobil mewah dengan harga di atas Rp 2 miliar dan sepeda motor dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.
Penurunan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pemberli Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Anies Baswedan Diyakini Mampu Wujudkan Keadilan di Luar Jawa
- Jabatan Menpan RB Masih Kosong, PKS Ingatkan Segera Cari Sosok Terbaik Pengganti Tjahjo Kumolo
- Habiburokhman: Harapan Firli Tak Salah, Gerindra Siap Tarung Berapapun Preshold
