Presiden Jokowi memastikan akan mencoret Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Langkah itu dilakukan karena pemerintah berkomitmen terus menjaga keberlangsungan bisnis UMKM.
Kemarin, Jokowi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah. Turut men¬dampingi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
- Gali Potensi, Pelindo III Gelar Adu Inovasi Antar Pegawai
- Harga Rumah KPR Bersubsidi Naik Awal 2024, Bank BTN Tetap Optimistis
- Perluas Sinergitas, Bank Jatim Teken MoU dengan KBI dan KPBI
"DNI masih menjadi masalah, Kadin dan Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) komplain. Perpres (Peraturan Presiden) belum saya tanda tangani.; Tidak perlu ragu, saya pastikan keluarkan UMKM dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini," ujarnya yang disambut tepuk tangan anggota Kadin.
Menurut dia, pemerintah dan dirinya sangat komitmen ter¬hadap UMKM. Apalagi, dia dan keluarganya tumbuh dari UMKM. Bahkan, anak-anaknya juga berjualan martabak.
"Saya ini alumni UMKM. Anak-anak saya juga masuk dalam kategori UMKM, jualan martabak, jualan pisang. Mayoritas pengusaha Indonesia juga UMKM. Jadi sekali lagi, jangan meragukan komitmen saya terhadap UMKM," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, saat ini terda¬pat sekitar 62 juta unit usaha UMKM dengan serapan tenaga kerja sebesar 116 juta orang. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencapai 60 persen.
Komitmen pemerintah lainnya terhadap UMKM juga tercermin dalam kebijakan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 23 persen menjadi 7 persen per tahun. Bahkan, pe¬merintah juga menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.
Wakil Ketua Umum Kadin Bambang Soesatyo mengapre¬siasi ketegasan Presiden Jokowi mencabut UMKM dari relak¬sasi DNI pada Paket Kebi¬jakan Ekonomi XVI. "Kita patut acungkan jempol kepada Presiden yang telah menunjuk¬kan keberpihakannya kepada sektor UMKM," ujarnya.
Menurut dia, salah satu cara mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang berkea¬dilan adalah dengan memperkuat UMKM serta mendorong ekspor nasional dan pembangunan in¬dustri yang berdaya saing.
Meningkatnya ekspor khusus¬nya dari sektor UMKM, menurut Ketua DPR itu, akan menjadikan neraca perdagangan Indonesia surplus dan dalam waktu ber¬samaan memperkuat cadangan devisa negara.
"UMKM harus didorong berorientasi ekspor dan menjadi¬kan ekspor lebih atraktif. Dengan demikian, pelaku industri ter¬tarik memasarkan produknya di luar negeri. Pemerintah bisa memberikan insentif yang me¬narik kepada para pelaku industri untuk meningkatkan ekspor," ujar Bamsoet
Salah satu insentif yang bisa diberikan adalah di bidang fiskal. Insentif ini berupa pemotongan atau penghilangan pajak untuk produk barang dan jasa yang diekspor.
Untuk diketahui, sebelumnya Kadin meminta pemerintah menunda pelaksanaan relak¬sasi DNI, khususnya mengenai UMKM. Alasannya, mereka tidak dilibatkan dalam pembuatannya.
"Terkait relaksasi DNI, ber¬dasarkan masukan dan saran dari semua pengusaha dan asosiasi, kami minta ditin¬jau ulang. Karena ini kami tidak mudah mengerti, apalagi masyarakat. Saat ini sudah ter-bentuk persepsi yang bercampur dan jadi tidak kondusif," ujar Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani. ***
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Akselerasi Bisnis dan Ekonomi Lokal, bank bjb Buka Jaringan Kantor Baru di Malang
- Dirut BTN Bagikan 6.000 Paket Sembako Gerakan Amal dan Kreasi Srikandi
- Pecinta Kegiatan Outdoor di DigiCash OutFest 2022 Dimanjakan bank bjb dengan Berbagai Kemudahan
