Ribuan informasi tentang kecurangan massif Pemilu 2019 di media sosial bisa berpotensi anarkisme massa bila tidak direspon secara cepat dan sungguh sungguh oleh pihak yang berkompeten. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sibuk membela diri.
- Akibat Pergeseran Politik, Menteri Non Parpol Bakal Terbuang Dari Kabinet
- Jokowi Dinilai Berambisi Gantikan Airlangga Kuasai Golkar
- Sekjen PDIP: I Wayan Koster dan Ganjar Pranowo Tolak Israel karena Aspek Kemanusiaan
Apa yang terjadi saat ini, perasaan negatif akibat aspirasi tersumbat bisa menimbulkan amarah publik.
"Maksudnya respon setiap pengaduan kecurangan harus diperiksa secara hukum, ini belum apa apa malah dipatahkan dengan istilah hoax dan balik diproses sebagai pihak yang menyebarkan hoax. Atau website yang menginformasikan (kecurangan) justru diblokir oleh Kominfo,†terang Redi.
Menurut Redi, respon aparatur Pemilu penting bukan untuk membela siapa atau partai apa. Namun untuk memenuhi dahaga publik terhadap Pemilu yang jujur dan adil.
"Dalam Pileg dan Pilpres kali ini saya melihat fungsi public relation pemerintah tidak maksimal, karena condong menghumasi pencitraan presiden. Sementara apa yang terjadi dalam proses Pileg dan Pilpres tidak dikelola dengan baik,†imbuh akademisi dari Universitas Dr Soetomo (Unitomo) ini.
Akbatnya, ketidakpuasan publik semakin menumpuk. Sementara penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu/Panwaslu, fungsi public relationnya timpang.
"Di satu sisi KPU sibuk mengapresiasi pujian dari satu pihak, sementara kurang responsif menangapi kritik,†demikian Redi.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- YKMI Serukan Kampanye Idul Adha Tanpa Produk Genosida
- Demokrat Terus Mobilisasi Bantuan Bagi Korban Bencana Di NTT
- Negara Masih Punya Kekuatan untuk Tidak Naikkan Harga BBM
