Daripada menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, lebih baik pemerintah mengalihkan anggaran Rp 500 triliun rencana pemindahan ibukota ke BPJS Kesehatan.
- DPRD Jatim Respon Baik Usulan Presiden Kedua Dapat Gelar Pahlawan
- Penyidikan Kasus Ferdinand Tetap Bisa Dilakukan Tanpa Ada Laporan
- Jika Tidak Ingin Rakyat Marah, Jangan Munculkan Lagi Isu Penundaan Pemilu
"Gunakan dana negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satunya untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan,†tegas Mardani dalam akun Twitter pribadi yang dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Solusi kedua, pemerintah harus segera mereformasi pengelolaan BPJS Kesehatan. Langkah pertama dengan mendalami enam akar masalah utama yang ditemukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dan juga libatkan seluruh pihak dan daerah untuk mengungkap masalah-masalah penyelenggaraan BPJS Kesehatan di lapangan,†kata wakil ketua Komisi II PKS.
Baginya organisasi dengan pengelolaan dana sebesar BPJS Kesehatan yang selalu defisit merupakan hal yang tidak wajar. Sebabm banyak asuransi kesehatan swasta dengan kemampuan mengelola sumber daya terbatas, justru dapat sehat secara finansial.
"Mereka juga meningkatkan kualitas pelayanannya,†tutupnya.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Asrilia Kurniawati Tampung Aspirasi Rakyat Lewat Program Ngobras
- Anggota DPR PDIP Ketahuan Nonton Video Porno saat Sidang, Ini Langkah MKD
- DMDI Dukung Rencana Prabowo Evakuasi Ribuan Warga Gaza ke Indonesia
