Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) 97, peringkat satu se-Jawa Timur pada tahun 2023.
- Terungkap! Hasto Garansi Harun Masiku Gantikan Riezky Aprilia
- Mantan Terpidana Kasus Korupsi Impor Daging Diduga Kembali Bermain di Kuota Impor Ikan
- KPK Pastikan Periksa LaNyalla di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
Penilaian tersebut dipaparkan secara langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Upaya Pemberantasan Korupsi bersama seluruh kepala daerah se-Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (13/6).
Dalam kegiatan tersebut, KPK tidak hanya memaparkan data pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi yang terjadi mulai tahun 2020 - 2024 di Jatim.
Tetapi juga memaparkan hasil penilaian indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dari masing-masing pemerintah kota/daerah.
Pemkot Surabaya sendiri mendapat paling tertinggi terkait penilaian indikator MCP. Artinya, pengawasan praktik korupsi di Surabaya paling tertinggi. Tercatat mencapai nilai MCP 97 persen.
Tak hanya itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) terkait pencegahan korupsi Pemkot Surabaya, juga tertinggi tercatat di tahun 2023 sebanyak 79,57 persen.
“MCP Surabaya nomor satu, SPI-nya nilainya 79 persen. Berarti kasus korupsi bukan pemerintah kota Surabaya. Tapi karena instansi yang ada di Surabaya banyak,” kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (15/6).
Nah, untuk laporan pengaduan masyarakat ke KPK mencapai angka 343, Wali Kota Eri menegaskan, data tersebut adalah hasil laporan dari seluruh instansi pemerintahan yang berada di Kota Surabaya, bukan hasil laporan yang terjadi di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Surabaya pengaduan tertinggi itu kota Surabaya loh bukan pemerintah kotanya," jelasnya.
Menurut Wali Kota Eri, di kota pahlawan ini banyak berdiri berbagai instansi milik kementerian lembaga maupun badan hingga Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim.
"Instansi di Surabaya banyak loh, ada Pemerintah Kota, ada kementerian disini, lembaga disini, Provinsi juga disana, itu masuk kota Surabaya,” tandasnya.
Kendati demikian, Wali Kota Eri mengakui bahwa ada laporan ke KPK terkait kinerja Pemkot Surabaya.
Tetapi jumlahnya tidak sebanyak seperti yang dipublikasikan itu. “Ada tapi jumlahnya sedikit. Sekitar 30an (pengaduan korupsi),” ungkapnya.
Dari jumlah puluhan pengaduan di KPK itu, paling banyak terkait perihal percepatan pelayanan. Apalagi di tingkat RW.
“Sampai RW dilaporkan yo ada, ketika ada pembangunan jalannya rusak sampai dilaporin disana,” ujarnya.
Wali Kota Eri menambahkan, hal ini menjadi tantangan Pemkot Surabaya untuk terus bergerak memberantas kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota.
“Ini menjadi tantangan kita ya bagaimana Surabaya bisa terus bergerak karena lek wong gak ngerti ya itu Surabaya pikirannya Pemkot. Padahal surabaya instansinya akeh (banyak),” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sambut Munas VII APEKSI 2025 di Surabaya, Pemkot Hadirkan Oleh-Oleh Unik SKG Siola
- Dorong Kesejahteraan Perempuan, Pemkot-Rotary Club Surabaya-Darmo Beri Rombong untuk Modal Usaha
- Pemkot Surabaya Tertibkan Kabel Utilitas Ilegal di 5 Lokasi
