. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mempelajari dugaan keterlibatan Partai Golkar dan PDI Perjuangan dalam menerima aliran dana korupsi.
- Alasan Presiden Jokowi Berulangkali Perintahkan Ungkap Kasus Kematian Brigadir J
- Kuat Maruf Hadirkan Ahli Pidana UII Jadi Saksi Meringankan
- Saling Singgung Di Facebook, 2 Sahabat Di Jember Terlibat Perkelahian
Dugaan adanya aliran dana rasuah kepada kedua partai tersebut terungkap dalam penyidikan dua kasus berbeda.
Untuk Golkar, partai beringin itu disebut-sebut telah menerima duit rasuah sebesar Rp 2 miliar melalui kadernya yang bernama Eni Maulani Saragih.
Eni mengatakan, duit hasil korupsi proyek PLTU Riau-1 diberikan untuk kepentingan Munaslub Golkar pada Desember 2017 lalu.
Belakangan, KPK juga menyatakan ada pengembalian uang sebesar Rp 700 juta dari salah satu pengurus Golkar dan telah dijadikan sebagai alat penguat penyidikan kasus korupsi PLTU Riau-1.
Adapun nama PDIP muncul dalam kasus yang berbeda. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu dituding menerima aliran dana korupsi terkait dugaan suap terhadap Wali Kota Kendari yang bernama Asrun.
Pada sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (4/9) lalu, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah mengaku menyuap Asrun yang merupakan politisi PDIP.
Diketahui, duit suap itu dia berikan untuk kepentingan pencalonan ayah Asrun sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2018.
"Pernah saya menyerahkan uang di kantor Pusat PDI Perjuangan. Saya membawa Rp 5 miliar dalam bentuk dolar AS," kata Hasmun Hamzah dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. [RMOL]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PJadi Pengedar Sabu, Pekerja Serabutan Ditangkap Satnarkoba Polrestabes Surabaya
- 51 Pegawai KPK TMS Masih Ngantor Hingga 1 November
- Sidang Korupsi di Kabupaten PPU, Andi Arief Hanya Dikonfirmasi Soal BAP
