Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah, terutama BUMN agar berhati-hati dengan investasi dari negara China. Sebab, Indonesia memiliki regulasi anti suap dan sistem yang transparan.
- KPU Jember Tolak Laporan Dana Kampanye 4 Parpol
- Indonesia Bertransformasi Jadi Negara Kleptokrasi, Mahfud MD: Mudah-mudahan Pak Prabowo Bisa Tegas
- Presidium KAMI Duga HP Syahganda Cs Diretas Sebelum Penangkapan
Mengapa saya perlu jelaskan. Ini statistik, banyak benarnya menurut saya. Pasti bapak, ibu di BUMN banyak bekerja sama dengan China, saya ulang lagi, dengan China. Good Corporate governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat (urutan) yang pertama," terang Laode di Gedung Penunjang KPK, Kuningan Jakarta, Kamis (9/5).
Karena itu, kata Laode, pemerintah mesti berhati-hati dengan investasi China. Berdasarkan data Global Fraud Report 2018 terkait negara-negara yang banyak menggunakan uang suap, negara China atau Tiongkok menempati urutan pertama.
"Itu dari data, paling banyak yang melakukan suap adalah China. Makanya pas mereka melakukan investasi harus hati-hati," ungkapnya.
Untuk itu, Laode mengingatkan pemerintah, khususnya BUMN untuk tetap waspada terkait iklim korporasi dari China, mengingat Negeri Tirai Bambu itu dinilai belum memiliki regulasi yang ketat seperti negara-negara Eropa menyangkut investasi.
"Karena kalau negara Eropa dan Amerika, kalau menyuap pejabat negara asing itu mereka bisa dihukum di negaranya, kalau kita dan China belum," demikian Laode.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Mahfud Sebut Pengalihan Tanah Asing Banyak di Era SBY, Politisi Demokrat: Pak Menteri Harus Bicara Berdasarkan Fakta
- Hasto PDIP: Rasa Kemanusiaan dan Idealisme Andi Arief Mulai Luntur Sejak Masuk Partai Demokrat
- Anies Calon Kuat Pilpres 2024, NRI: Bangsa ini Mendambakan Figur Pelanjut Jokowi
