Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Ismail Rumadan menyoroti banyaknya permasalahan yang ditemui terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Mulai dari logistik seperti kotak suara kardus, distribusi ke daerah-daerah yang tak sampai tepat waktu, polemik jumlah data pemilih, hingga tudingan adanya kecurangan dalam penghitungan suara hasil pemilu pun tak luput dari sorotannya.
- Muhammadiyah: Semoga Muktamar ke 34 NU Hasilkan Keputusan Penting bagi Kemaslahatan Bangsa
- Opsi Garuda Diganti Pelita, Legislator PDIP: Itu Hanya Parasut Saja
- Deklarasi Enam Parpol Non Parlemen Masih Cari Figur Pengganti Risma
Oleh karena itu, untuk memperjelas alokasi dana penyelenggaraan pemilu, ia pun menegaskan bahwa KPU perlu diaudit dalam waktu dekat demi menghindari munculnya masalah lain di kemudian hari.
"Wajar kalau diaudit. Mestinya dana yang begitu besar itu berimbang atau sebanding dengan proses penyelenggaraan pemilu yang baik dan berjalan dengan lancar," kata Ismail.
Lebih lanjut Ismail pun mengaku prihatin atas meninggalnya 230 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Atas kejadian ini, ia meminta agar KPU dan pemerintah segera memberi perhatian lebih terhadap para korban.
"Ini tentu kondisi kemanusiaan dan perlu mendapat perhatian serius, karena mereka di bawah yang menjadi korban ini mewakafkan diri untuk kepentingan negara dan kelancaran demokrasi," tukasnya.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PKB Suarakan Poros Harapan Baru Di Pilpres 2024
- Mendag Zulhas: Selain Jaga Inflasi, Penurunan Harga Bahan Pokok juga Bahagiakan Ibu-ibu
- Fraksi Gerindra Tarik 2 Anggota Pansus RTRW, DPRD Sidoarjo Sahkan Raperda RTRW jadi Perda
