Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partainya dari gerakan pengambilalihan secara inskonstitusional oleh sejumlah pihak untuk kendaraan politik pada pemilu 2024.
- SBY Kembali Duduki Ketua Majelis Tinggi Demokrat Periode 2025-2030
- Kongres VI Partai Demokrat: Agus Harimurti Yudhoyono Terpilih Kembali Jadi Ketum 2025-2030
- AHY Pastikan Demokrat Jadi Mitra Setia Prabowo Majukan Indonesia
“Kami yakin, tidak ada satupun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun,” kata AHY dalam press conference melalui live streaming dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (1/2).
Dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, AHY menegaskan, akan menempuh dengan cara mengindahkan konstitusi, undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik yang bertumpu pada nilai-nilai keadailan, moral dan etika.
“Tentu kami akan bersikap,” tegasnya.
Untuk melawan gerakan inskonstitusional secara paksa itu, masih AHY, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban.
“Insyaallah bukan kekerasan dan kegaduhan sosial yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini,” ujar putra sulung Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Guna menindaklanuti laporan atas gerakan kudeta tersebut, secara internal pihak Dewan Kehormatan dan Manhakamah Partai Demokrat tengah bekerja melalui makanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)
“Sehingga segala sesuatunya dapat kami pertanggungjawabkan. Bersamaan dengan itu, kami juga telah mengonsolidasikan partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini,” tandas AHY.
Sebelumnya AHY menyebut, 10 hari lalu, pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politi koleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.
Pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
Sedangkan yang non kader partai, AHY menyebut, ada seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menko Infrastruktur AHY Kunjungi PSEL Benowo, Apresiasi Pengolahan Sampah Jadi Listrik
- SBY Kembali Duduki Ketua Majelis Tinggi Demokrat Periode 2025-2030
- Presiden Resmikan 17 Stadion Berkelas Dunia, Menko AHY: Komitmen Infrastruktur Dukung Prestasi Olahraga Nasional
