RMOLBanten. Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dua kader PDIP yaitu Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo dan Walikota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar atas dugaan suap dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap partai berlambang Banteng ini di Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019.
- Ramaikan Pilkada Kota Medan, Sandiaga Uno Jadi Dewan Pembina Tim Pemenangan Menantu Jokowi
- HISNU Situbondo Deklarasi Ganjar Capres 2024, Kiai-Santri Beri Dukungan karena Sosoknya Merakyat
- KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Lolos Parlemen
Ia juga menilai banyaknya kader PDIP terjerat kasus korupsi bisa menurunkan elektabilitas partai yang mengusung Joko Widodo sebagai Capres 2019.
"Ini bisa berdampak negatif terhadap elektabilitas PDIP. Kita bisa berangkat dari pengalaman Demokrat sebelum tingkat kepercayaan publik makin menurun akibat banyak kadernya yang terlibat korupsi, fenomena serupa bisa terjadi pada PDIP," ujar Maximus kepada Kantor Berita RMOL melalui pesan singkat, Jumat (8/6).
Maximus menilai, publik bisa saja beralih kepada partai-partai lain yang lebih bersih dari kasus korupsi. Contohnya seperti yang terjadi pada Partai Demokrat pada Pemilu 2014 lalu. Dari 148 kursi di DPR yang didapat pada pemilu 2009 menjadi 61 kursi di DPR pada Pemilu 2014.
"Publik bisa saja mengalikan pilihannya ke partai-partai yang memang tdk cukup banyak terlibat korupsi," pungkasnya. [dzk
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menag Apresiasi Keputusan Arab Saudi Yang Utamakan Keselamatan Calon Jemaah Haji
- KPU Jember Temukan 900-an Warga yang Meninggal dan Anggota TNI/Polri Masuk Data Pemilih
- Soal Tarif Masuk Candi Borobudur, Cak Imin: Kalau Terlalu Mahal yang Rugi Pariwisata Kita
