Pemerintahan Joko Widodo diminta untuk fokus dalam menangani masalah-masalah yang substansial di negeri ini.
- Yayasan BUMN Salurkan Beasiswa untuk Santri Ponpes Darul Ulum Jombang
- Kepala Daerah dan DPRD Dapat THR, Aktivis Antikorupsi: Dilarang Lagi Terima Upeti
- Paslon Luman Janjikan Akses Permodalan Tanpa Bunga
Salah satu masalah yang nyata adalah korupsi yang mendera dua mantan menteri Jokowi, yakni mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun tidak ingin masalah yang kurang mendesak seperti radikalisme menjadi skala prioritas pemerintah mengalahkan urusan penting lainnya.
“Jangan sibuk ngurusin isu radikal dan proyek deradikalisasi. Apalagi di depan mata, para menterinya justru korupsi. Korupsi sebesar gajah di depan mata tidak kelihatan, tetapi semut radikal di seberang lautan kelihatan, padahal itu juga tidak benar,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/2).
Pernyataan Ubedilah Badrun ini berkaitan dengan adanya laporan dari Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang menuding Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal.
Bagi Ubedillah, tudingan terhadap mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu tidak masuk akal dan tidak empirik. Sebab di matanya, Din Syamsuddin adalah tokoh Islam yang sangat moderat.
"Bagaimana mungkin tokoh penting moderat Islam dan salah satu tokoh perdamaian dunia dituduh radikal. Itu sesuatu yang tidak masuk akal," ujarnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Demi Target Indonesia Emas 2045, Prabowo Bawa Gagasan Jokowinomics
- PT 20 Persen Menghambat Rakyat Indonesia Cari Calon Presiden Terbaik
- Kalau Tidak Jelaskan Soal Big Data, Luhut Sama Saja dengan Penyebar Hoax
