Kasus dugaan megakorupsi di perusahaan Asuransi Jiwasraya turut menjadi perhatian Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammdiyah, Razikin.
- Makam Eril Disiapkan Beserta Masjid Al-Mumtadz di Kampung Halaman Sang Ibunda
- Mendag Lutfi Terkesan Kebingungan dan Lempar Badan Soal Minyak Goreng
- Ajak Media Dan Masyarakat, Legislator Achmad Iskandar Doakan SBY Dan Kemenangan Demokrat Di Pemilu 2024
"Hal itu menjadi komitmen dari Pak Erick Thohir, maka sebaiknya polemik serta spekulasi dapat dihindari ketika semua pihak memberikan dukungan terhadap kebijakan bersih-bersih yang sedang dilakukan Pak Erick," kata Razikin dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (26/12).
Kejaksaan Agung yang saat ini turut menangani juga diminta berani menjerat siapapun yang terlibat dalam korupsi PT Jiwasraya.
Soal pernyataan politisi Demokrat, Andi Arief yang mengaitkan adanya keterlibatan perusahan Erick dalam dugaan korupsi PT Jiwasraya terlalu prematur dan mengada-ngada.
"Toh proses hukum baru dimulai, Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan. Lalu darimana Andi Arief dapat menyimpulkan seperti itu? Intinya kita serahkan ke proses hukum, jangan dipolitisasi,†jelas mantan Jurubicara Milenial TKN Jokowi-Ma’ruf Amin ini.
Di sisi lain, ia mengajak semua pihak mengawal kasus ini demi mewujudkan prinsip good corporate governance (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai BUMN di dalam bidang usaha perasuransian.
"Tentu yang memenuhi ketentuan dalam bidang perasuransian maupun ketentuan-ketentuan lainnya, terutama ketentuan yang mengatur perlindungan konsumen sehingga Jiwasraya dapat menghasilkan produk dan jasa yang baik serta dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen,†paparnya, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Selain itu, Razikin juga mendukung langkah Erick Thohir untuk menciptakan BUMN agar secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independen (independency), kewajaran (fairness). [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Masa Tenang Pilkada 2024, Pemkot Surabaya bersama KPU dan Bawaslu Mulai Tertibkan APK
- Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat, Bakal Calon Independen Malang Resmi Ajukan Gugatan
- Jokowi Pakai Baju Adat Baduy, Maruf Amin Pilih Suku Mandar
