Rencana pemerintah menerapkan sanksi berupa dipersulitnya pembuatan SIM, Paspor, dan Kredit Bank bagi penunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan, menunjukkan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang semakin dikenal otoriter.
- Khofifah Blusukan ke Pasar Sayur Magetan, Ajak Puluhan Buruh Gendong Sarapan Bareng
- Eks Pengurus DPC PKB Pilih Dukung Paslon SanDi di Pilkada Malang
- Presiden PKS: Rencana Pajak Sembako Tidak Pancasilais Karena Ciderai Rasa Keadilan
"Pemerintah punya hak melakukan itu (memberi sanksi), melakukan kebijakan seperti itu untuk yang menunggak. Nanti akan dikasih sanksi dan seterusnya," ucap Nyarwi Ahmad dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/10).
Namun, hal tersebut bakal berdampak negatif terhadap pandangan masyarakat kepada pemerintah. Jika pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan seperti itu, maka Jokowi akan semakin dikenal sebagai presiden yang otoriter terhadap rakyatnya.
"Tapi hal itu juga bisa dilihat bahwa pemerintah ini makin otoriter. Menciptakan instrumen-instrumen pemaksaan yang diterapkan. Kan hak pelayanan di satu sisi berbeda dengan hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang lain," tegasnya.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PDIP Merasa Heran KPK Tak Proses Kasus Blok Medan
- Mahfud MD Sebut 99 Organisasi Masuk Daftar Teroris, Natalius Pigai: Yang Terdaftar di PBB Hanya Ada Dua
- Khofifah Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir Pasuruan
