Usulan pengembalian sistem pilkada ke DPRD harus memiliki dasar yang kuat.
- PPP Jatim Ajak Masyarakat Doakan Gubernur Khofifah
- Program Makan Siang Gratis Dinyinyiri, Prabowo: Itu Namanya Menyerah Sebelum Bertarung
- Elektabilitas Prabowo-Gibran di Tren Positif, Potensi Menang di Putaran Pertama Ataupun Kedua
Kalau bukan berasal dari desakan rakyat, sebaiknya pilkada lewat DPRD tidak perlu dilakukan lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan, dalam seminar nasional Tata Kelola Pemerintahan Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Kamis kemarin (12/4).
"Harus tahu alasannya apa, kalau itu usulan semua rakyat, why not. Tapi kalau ini masih memunculkan pro dan kontra susah juga dijalankan," ujarnya.
Dia mengaku kurang sepakat jika alasa pengembalian pilkada ke DPRD lantaran dianggap mampu menekan angka korupsi.
"Tidak juga, plus minusnya ada. Minusnya itu tadi, pasti ada saja permainan," katanya.
Untuk saat ini, yang perlu diperhatikan pemerintah adalah aspirasi rakyat terhadap perubahan kebijakan, apakah memang diinginkan atau tidak. Maka perlu dikaji ulang secara mendalam.
"Jadi pilihannya sama, itu masih perlu dikaji," tegas Mangindaan, seperti diberitakan RMOL, Jumat (13/4). [dzk]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Siap Berkompetisi, Bahlil Daftar Jadi Caketum Golkar
- Versi Insis, AHY Paling Moncer Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024
- Napak Tilas Kemenangan Khofifah-Jokowi, Tim Kelana-Astutik Buka Posko Barokah Berkelas
