Referendum Aceh yang disampaikan Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualem harus disikapi pemerintah dengan serius. Pasalnya, ini akan memicu daerah lain akan melakukan hal yang sama jika dibiarkan.
- PDIP Bakal Ikuti Jejak Nasdem? Oposisi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024?
- Politisi PDIP Jatim Minta Rencana Kenaikan BBM Subsidi Dikaji Ulang
- Golkar Sangat Mungkin Gabung Gerindra Jika Cawapres Prabowo Erick Thohir Atau Airlangga
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, lanjut Ferdinand, harus mengambil sikap yang tepat kepada masyarakat Aceh dengan melalui pendekatan persuasif.
"Pemerintah harus bertindak, bukan dengan represif atau mengerahkan militer atau cara-cara yang bisa memicu perlawanan yang semakin luas," jelasnya.
"Tetapi pemerintah harus bersikap adil atau menunjukkan keadilan dalam demokrasi dan kehidupan masyarakat," imbuhnya.
Ferdinand menduga suara yang dimunculkan Mualem adalah kegelisahan masyarakat Aceh yang tidak lagi merasakan keadilan seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Karena rakyat Aceh kembali merasa tidak nyaman berada di pangkuan Republik Indonesia, tidak nyaman pasca ditinggalkan Pak SBY," tukasnya.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Politisi Golkar Dyah Roro Esti Berdayakan UMKM Dan Perjuangkan Lapangan Kerja Di Gresik Dan Lamongan
- DKPP Sidangkan Seluruh Pimpinan KPU RI soal Silon Siang ini
- Kerap Bersitegang dengan Lawan, Prabowo Ajak Pendukung Bersatu
