Satpol PP Surabaya Gelar Operasi Yustisi, Sasar Rumah Indekos

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kota Surabaya, Yudhistira mengatakan, operasi yustisi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait adanya indikasi penyalahgunaan rumah indekos tersebut. 

“Dalam giat operasi yustisi, kami menyasar sebanyak delapan rumah indekos. Yang mana kedelapan tempat kos ini berada di dalam satu wilayah yang sama,” kata Yudhis sapaan akrabnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jum'at (28/2).

Dalam pelaksanaanya, para personel Satpol PP Kota Surabaya langsung melakukan pengecekan identitas terhadap para penghuni kamar kos. 

Saat melakukan pengecekan, para petugas turut didampingi oleh Kecamatan Kenjeran serta Kelurahan Tambak Wedi Kota Surabaya. 

“Kami lakukan pengecekan, kami ketuk satu persatu kamar kos dan kita lakukan pengecekan KTP. Apabila ada pasangan laki-laki dan perempuan, kami juga minta surat keterangan suami istri milik mereka,” ujar dia.

Ia menerangkan, para petugas berhasil menemukan adanya satu pasangan, bukan suami istri yang tinggal dalam satu kamar. 

Mereka juga tidak dapat menunjukkan dokumen pernikahan kepada petugas. 

“Mereka tidak bisa menunjukkan surat nikahnya, sehingga mereka langsung kami bawa ke kantor Kelurahan Tambak Wedi untuk dimintai keterangan,” terangnya.

Selain itu, para petugas juga mendapati satu keluarga yang memiliki bayi berusia tujuh bulan, dan dalam kondisi malnutrisi. 

Satpol PP Kota Surabaya pun langsung koordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya untuk penanganan lebih lanjut.

“Saat kami temukan, bayi tersebut bersama ibunya. Untuk persoalan ini kami koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Puskesmas setempat untuk tindakan lebih lanjut,” sebutnya.

Yudhis menegaskan, ke depan, Satpol PP Kota Surabaya akan lebih masif menggelar operasi yustisi dengan sasaran yang berbeda. 

“Operasi ini secara masif bakal kami lakukan, sasarannya tidak hanya rumah indekos saja, bisa juga tempat penginapan maupun tempat pijat. Upaya ini kami lakukan untuk menekan angka prostitusi di Surabaya,” tegasnya.

Sementara itu, Lurah Tambak Wedi, Matlila mengatakan, operasi yustisi kali ini tidak hanya melakukan pengecekan kartu identitas maupun dokumen pernikahan saja, tetapi juga mengecek izin rumah indekos tersebut. 

“Kami lakukan pengecekan perizinan, kami akan tindaklanjuti jika pemilik belum memiliki izin. Kami juga siap membantu pemilik untuk segera mengurus perizinannya,” kata Matlila. 

Menanggapi adanya laporan masyarakat, Matlila menjelaskan bahwa pengaduan tersebut telah ditanggapi dengan serius. Salah satunya melalui operasi yustisi ini. 

Karena itu, warga diharapkan bisa melapor jika ada indikasi penyalahgunaan rumah indekos ke Kantor Kelurahan Tambak Wedi Surabaya.

“Bisa lapor ke kelurahan, nanti kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Satpol PP, maupun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) untuk perizinannya,” terangnya.

Setiap aduan masyarakat yang diterima oleh Kelurahan Tambak Wedi Surabaya, akan langsung dilakukan  pengecekan bersama perangkat wilayah setempat. 

“Kami profiling terlebih dahulu dengan RT/RW maupun dengan tokoh masyarakat setempat. Apakah benar kos-kosan yang diadukan seperti itu, kami akan berikan solusi,” pungkasnya.