Wacana rekonsiliasi yang terus mengemuka pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sebagai kata-kata kotor.
- Ketua DPRD Benarkan Heru Budi Hartono Ditujuk jadi Pj Gubernur DKI
- Pasangan Ning Ita-Sandi Daftar di KPU Kota Mojokerto Diantar 16 Partai Pengusung
- Hormat Maulid di Malam Kelahiran Rasulullah SAW di PP Sabilun Naja Bojonegoro, Khofifah Didoakan KH Anwar Zahid Dua Periode
Pernyataan pria yang akrab disapa RR itu bukan tanpa alasan. Selain makna dari rekonsiliasi yang banyak diartikan sebagai bagi-bagi kursi, Rizal menilai kata tersebut tidak pas.
Sebab, proses rekonsiliasi membutuhkan pengakuan kebenaran dari kedua pihak yang berkonflik terlebih dahulu. Setelah ada pengakuan, maka proses rekonsiliasi bisa dijalankan.
Dia mencontohkan kasus rekonsiliasi yang dilakukan mantan pemimpin Afrika Selatan, Nelson Mandela. Kala itu, semua yang melakukan kejahatan kemanusiaan dan rasial harus menyampaikan pengakuan di depan publik terlebih dahulu.
Setelah melakukan pengakuan, publik lalu memaafkan para pelaku. Hasilnya, kini Afrika Selatan dapat hidup damai antara kulit hitam dan putih.
"Ini kita (ujug-ujug) rekonsiliasi, truth-nya nggak ada,†tegas mantan Menko Kemaritiman itu.
Lebih lanjut, dia menilai proses rekonsilasi bukan hal fundamental yang harus dilakukan, yaitu langkah pemerintah menjawab tantangan-tantangan lima tahun mendatang.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jadwal Pemilu 2024 Akan Diputuskan Hari Ini
- Tancap Gas, Satgas Segera Blokir Rekening Judi Online
- Wapres Maruf Amin Akui Pengelolaan Wakaf Terkendala Kepercayaan Publik