banggar

Pelaksanaan pengadaan proyek pembangunan jembatan di desa Klumutan Saradan Madiun mundur dari jadwal semula. Pelaksanaan pengadaan proyek senilai 11 milyar ini menunggu hasil rapat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan Banggar DPRD setempat.

Perubahan sistem distribusi Elpiji 3 kg yang dilakukan oleh Pertamina, yang kini hanya dijual di tingkat pangkalan, disinyalir menjadi penyebab antrian panjang yang terjadi di berbagai daerah. Keputusan ini, yang bertujuan untuk mencegah kebocoran subsidi, telah menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan Elpiji dengan harga subsidi.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur, Muhammad Ashari, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar untuk penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur.

DPRD Jatim melalui Badan Anggaran (Banggar) meminta agar Pemprov mengeksplorasi potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dimaksimalkan. Langkah itu diperlukan untuk menyikapi penurunan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur mencermati potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD 2025. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD Jatim Hikmah Bafaqih pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (30/10/2024).

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 telah melewati tahap Banggar DPRD Jatim dan dinyatakan layak untuk dibahas lebih lanjut oleh fraksi dan komisi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyebut tim Badan Anggaran (Banggar) pernah menggelar rapat berkali-kali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, usai anggaran makan dan minum (Mamin) sebesar Rp 35 Miliar di Pemkab Malang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan pendampingan Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi) saat pembahasan Monitoring Center Prevention (MCP) pada Bulan Februari tanggal 15 tahun 2022 lalu.

Setelah melewati berbagai tahapan pembahasan, akhirnya DPRD Lamongan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lamongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.