Bansos

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak awal Juli hingga 15 Juli 2021 telah menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial sebesar Rp433,775 miliar.

Rencana pemerintah menggulirkan bansos di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan dipelototi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perbaikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) dikebut Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menunggu hasil dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yaitu Inspektorat terkait adanya dugaan pemotongan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, karena adanya instruksi dan pengkondisian oleh Aparat Desa agar mengumpulkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Malang Corruption Watch (MCW) menduga bantuan sosial warga di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Dikorupsi. Pasalnya MCW menilai ada kejanggalan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di mulai bulan Oktober 2020, penyaluran BPNT kepada 60 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa tersebut tidak diterima dari tempat dan jumlah yang sama.

Pasca pembatalan keberangkatan haji, alokasi dana haji yang mencapai puluhan triliun dipertanyakan.

Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dahulu mendapatkan julukan 'Bapak Bansos Indonesia', ditanggapi santai oleh para kader Partai Demokrat.  

Validasi data terkait warga miskin untuk bisa mendapatkan bantuan sosial (Bansos) mutlak untuk segera dilakukan. Ini untuk memastikan penerima bansos benar benar masyarakat yang membutuhkan.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini sebelumnya telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Hal itu disampaikan Risma usai melaporkan hasil perbaikan data penerima bansos kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ekonom senior DR Rizal Ramli meminta Ketua KPK Komjen Firli Bahuri serius menangani laporan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait 21 juta data ganda penerima bantuan sosial. Apalagi banyak perusahaan penyalur bansos yang juga abal-abal. 

Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi menagih janji Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memberikan bantuan sosial (bansos). Hal ini diungkapkan salah satu kepala suku atau Tumenggung SAD, Ngelembo, yang hadir saat menerima kunjungan Mensos beserta jajaran di wilayahnya pada pekan kedua Maret 2021.

Menteri Sosial Tri Rismaharini disarankan mundur dari jabatannya usai laporkan data ganda penerima Bansos sebanyak 21 juta penerima ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyesalkan keputusan Menteri Sosial yang tidak memperpanjang Bantuan Sosial Tunai (BST) yang akan berakhir pada April 2021. Menurut Bukhori, keputusan tersebut tidak masuk akal.

Adanya 21 juta data ganda penerima Bansos dipertanyakan pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (Bansos).