Bansos

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, mempertanyakan keberpihakan Menteri Sosial, Tri Rismaharini terhadap warga rentan dan miskin yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Bupati Jember, Hendy Siswanto, mengajak masyarakat bergotong royong memutus rantai penularan Covid-19. Karena, persoalan pandemi ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

Meskipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus 2021 mendatang, pemerintah memastikan bakal mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan menggelar Sosialisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Kabupaten Kediri tahun 2021.

Kendati masih berada di bawah tekanan pandemi, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. terus mencatatkan pertumbuhan positif pada penyaluran kredit dan pembiayaan di level 5,59% secara tahunan (year on year/yoy)  ditopang laju pertumbuhan KPR Subsidi.

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini menemukan beragam masalah saat memantau langsung pembagian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada para penerima manfaat (PM) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satu yang ditemuinya adalah ketidaksesuaian bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah semata, melainkan juga diperlukan gotong royong dari masyarakat untuk bersama-sama menekan angka penyebaran virus Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak awal Juli hingga 15 Juli 2021 telah menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial sebesar Rp433,775 miliar.

Rencana pemerintah menggulirkan bansos di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan dipelototi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perbaikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) dikebut Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menunggu hasil dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yaitu Inspektorat terkait adanya dugaan pemotongan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, karena adanya instruksi dan pengkondisian oleh Aparat Desa agar mengumpulkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Malang Corruption Watch (MCW) menduga bantuan sosial warga di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Dikorupsi. Pasalnya MCW menilai ada kejanggalan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di mulai bulan Oktober 2020, penyaluran BPNT kepada 60 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa tersebut tidak diterima dari tempat dan jumlah yang sama.

Pasca pembatalan keberangkatan haji, alokasi dana haji yang mencapai puluhan triliun dipertanyakan.

Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dahulu mendapatkan julukan 'Bapak Bansos Indonesia', ditanggapi santai oleh para kader Partai Demokrat.  

Validasi data terkait warga miskin untuk bisa mendapatkan bantuan sosial (Bansos) mutlak untuk segera dilakukan. Ini untuk memastikan penerima bansos benar benar masyarakat yang membutuhkan.