Bansos

Sampai dengan September 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan bantuan pemerintah melalui program Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 2,27 triliun lebih.

Akibat gayanya yang sering marah-marah dan kali ini terjadi di Gorontalo, maka Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi kandidat utama menteri yang layak direshuffle. Pasalnya gaya marah-marah Risma berbanding terbalik dengan Presiden Joko Widodo.

Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali mempertontonkan aksi marah-marah saat rapat dengan sejumlah pejabat di Gorontalo, Kamis (30/9) lalu. Hal ini menunjukkan bahwa menteri asal PDI Perjuangan itu tidak cocok untuk kepemimpinan politik nasional.

Menteri Sosial Tri Rismaharini harus segera menyudahi cara-cara emosionalnya. Apalagi jika mantan Walikota Solo itu masih berhasrat untuk maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Aksi marah Menteri Sosial Tri Rismaharini terhadap anak buahnya saat berkunjung ke Gorontalo akibat tidak melakukan tes wawasan kebangsaan (TWK) seperti pegawai KPK. Sehingga dia emosional dalam memimpin sebuah lembaga negara.

Menteri Sosial Tri Rismaharini seharusnya tidak perlu marah-marah ketika mendapati adanya perbedaan data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di antara data daerah dan pusat.

Komisi VIII DPR RI menyesalkan emosional Menteri Sosial Tri Rismaharini saat memarahi petugas Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo yang kemudian menjadi konsumsi publik.

Menteri Sosial Tri Rismaharini memarahi petugas Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo memantik reaksi dari waganet. Bahkan nama "Bu Risma" menjadi trending di Twitter.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan penyaluran bantuan sosial pemerintah seperti Bansos Kementerian Sosial, bantuan subsidi upah (BSU) Kementerian Ketenagakerjaan dan KPR FLPP dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tepat sasaran.

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali S.IP meminta masyarakat menengah kebawah secara ekonomi belum mendapatkan Bantuan Sosial/Bansos untuk lapor ke desa setempat. Permintaan tersebut untuk menepis stigma selama ini bahwa penerima bantuan hanya orang itu-itu saja.

Bantuan sosial (Bansos) terdampak Covid-19 bagi masyarakat Kabupaten Malang pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten Malang, yang merupakan program JPS dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Data penerima bantuan sosial (bansos) yang berasal dari daerah dituding masih bermasalah oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Beberapa warga yang tidak dapat menerima bantuan sosial atau bansos akibat NIK tidak online, mengadukan hal ini ke pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bondowoso.

Capaian penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Banyuwangi patut diacungi jempol. Pasalnya, rata-rata menembus diangka 90 persen dan bahkan sebagian sudah 100 persen.

Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan kepada sejumlah perusahaan viral. Surat tersebut isinya meminta kerjasama terkait penyaluran CSR perusahaan dalam bentuk penyediaan 5 ribu paket sembako.