data pribadi

Pemerintah Indonesia menyambut baik inisiatif Data Free Flow with Trust (DFFT) seperti yang diusulkan oleh Jepang pada masa Kepresidenannya dalam KTT G-20 di tahun 2019 lalu.

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) merupakan hak asasi manusia (HAM) yang menjadi amanat dari UUD 1945 pada pasal 28G.

Polri terus melakukan pendalaman terhadap kasus bocornya data pribadi WNI yang disebut merupakan database pada BPJS Kesehatan. Lima orang Dirut vendor yang melakukan kegiatan di BPJS Kesehatan direncanakan bakal diperiksa. 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih menunggu klarifikasi BPJS Kesehatan terkait dugaan kebocoran 279 juta data pengguna. Sampai saat ini BPJS Kesehatan baru mendapatkan sampel 1 juta data dari klaim 279 juta data yang bocor. 

Kementerian Komunikasi dan Informasi RI masih melakukan penelusuran terkait dugaan kebocoran data penduduk yang diduga dari pengguna BPJS Kesehatan.

Presidium Riset dan Teknologi Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Alvin Aha menyayangkan kejadian kebocoran data BPJS kesehatan terkait data 279 juta penduduk Indonesia. 

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti mempertanyakan bocornya data pribadi 279 juta penduduk Indonesia yang dijual di situs surface web Raid Forum.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri membentuk tim khusus guna mengusut  dugaan kasus kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia. 

Akun Instagram Exaltedeli terjerat pinjaman online alias fintech karena bocornya data pribadi. Ya, isu bocornya data pribadi bukanlah isapan jempol belaka. Sudah ada korbannya.