dprd surabaya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar silaturahmi bersama tokoh masyarakat (tomas), suku dan lintas agama di Graha Sawunggaling, Kamis (14/12). Dalam kesempatan ini, juga hadir Ketua DPRD dan Forkopimda Kota Surabaya serta jajaran di Pemerintah Kota (Pemkot).

Penolakan penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) semakin gencar dilakukan. 

Luapan amarah Wali Kota Eri Cahyadi lantaran rekam medis di RSUD dr. Soewandhie lamban ternyata mendapat perhatian serius dari salah satu pimpinan DPRD Surabaya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba mengapresiasi sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak yang telah menjadi fasilitator Restorative Justice (RJ) ke Kejaksaan Agung dalam kasus tragedi ambrolnya perosotan Kenjeran Park (Kenpark). 

Komisi C DPRD Kota Surabaya mengusulkan pembangunan gedung sekolah baru di Surabaya kepada Pemerintah kota (Pemkot).

Seluruh fraksi DPRD Kota Surabaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Surabaya Tahun Anggaran 2023 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Komisi B DPRD Kota Surabaya sepakat dan mengapresiasi event "Karnaval nang Tunjungan" yang digelar pada Minggu (30/10). 

Komisi B DPRD Kota Surabaya menilai penambahan anggaran senilai Rp10 miliar pada RAPBD 2023 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya sehingga menjadi Rp 66,4 miliar adalah hal yang realistis.

Komisi B DPRD Kota Surabaya menilai penambahan anggaran senilai Rp10 miliar pada RAPBD 2023 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya sehingga menjadi Rp 66,4 miliar adalah hal yang realistis.

DPRD Jember mulai membahas hutang wastafel Pemkab Jember, dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Rekanan wastafel program penanggulangan Covid -19, meminta seluruh rekanan, yang sudah menang gugatan dan inkrah, 15,3 milyar rupiah, terbayar semuanya.

Pasca pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menyusul polemik sengketa lahan dengan warga.

Legislator DPRD Kota Surabaya yang disinyalir memanfaatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk kepentingan politik, rupanya mendapat tanggapan dari berbagai pihak. 

Sejumlah Kader Surabaya Hebat (KSH) turut angkat bicara terkait salah satu anggota DPRD Surabaya yang disinyalir memanfaatkan KSH untuk kepentingan politik. 

Salah satu anggota DPRD Kota Surabaya ditengarai memanfaatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk kepentingan politik. 

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat diantaranya dari klas pekerja. Karena tidak diikuti dengan naiknya besaran upah.