dprd surabaya

Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaran Perlindungan Anak (PPA), Nomer 6 tahun 2011, diusulkan di revisi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD kota Surabaya menjadi Perda 2 tahun 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti adanya sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) yang menjadi pelaksana tugas (Plt) di 4 organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (8/2) lalu.

Program Night Zoo oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) di dalam area Kebun Binatang Surabaya (KBS) mendapat penolakan tegas Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno.

Warga RW 10 Menur Gang 5 Surabaya mengeluhkan persoalan administrasi kependudukan (Asminduk) kepada Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno.

Komisi A DPRD Kota Surabaya menyambut baik langkah Wali kota Eri Cahyadi yang mengingatkan kepada seluruh Ketua RT/RW dan LPMK terpilih, untuk bekerja sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 112 Tahun 2022 dan tak lakukan pungli dalam memberikan layanan administrasi kepada masyarakat. 

Komisi B DPRD Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, serta Kabag Perekonomian Pemkot Surabaya, pada Rabu (28/12).

Komisi B DPRD Surabaya meminta Pemkot segera merenovasi Pasar Kendangsari. Hal ini dikarenakan kondisi pasar tersebut sangat memprihatinkan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar silaturahmi bersama tokoh masyarakat (tomas), suku dan lintas agama di Graha Sawunggaling, Kamis (14/12). Dalam kesempatan ini, juga hadir Ketua DPRD dan Forkopimda Kota Surabaya serta jajaran di Pemerintah Kota (Pemkot).

Penolakan penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) semakin gencar dilakukan. 

Luapan amarah Wali Kota Eri Cahyadi lantaran rekam medis di RSUD dr. Soewandhie lamban ternyata mendapat perhatian serius dari salah satu pimpinan DPRD Surabaya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba mengapresiasi sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak yang telah menjadi fasilitator Restorative Justice (RJ) ke Kejaksaan Agung dalam kasus tragedi ambrolnya perosotan Kenjeran Park (Kenpark). 

Komisi C DPRD Kota Surabaya mengusulkan pembangunan gedung sekolah baru di Surabaya kepada Pemerintah kota (Pemkot).

Seluruh fraksi DPRD Kota Surabaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Surabaya Tahun Anggaran 2023 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Komisi B DPRD Kota Surabaya sepakat dan mengapresiasi event "Karnaval nang Tunjungan" yang digelar pada Minggu (30/10). 

Komisi B DPRD Kota Surabaya menilai penambahan anggaran senilai Rp10 miliar pada RAPBD 2023 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya sehingga menjadi Rp 66,4 miliar adalah hal yang realistis.