dprd surabaya

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony mendesak kepada PT SIER agar segera menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum), berupa akses jalan lingkar luar kawasan Rungkut industri kepada warga RW 05 Kendangsari I Surabaya. Pasalnya, lahan jalan lingkar luar itu berada di tengah permukiman warga.

Aktivitas sejumlah pasar tumpah di sejumlah titik memicu keresahan warga. Satpol PP sejatinya sudah mengirim surat peringatan beberapa kali. Namun, hingga saat ini belum ada respon dari para pedagang liar tersebut. Dewan minta agar satuan penegak perda bertindak lebih tegas dalam menertibkan pasar tumpah di sejumlah titik.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Tjutjuk Suparino, melakukan kunjungan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santa Maria yang terletak di Jalan Raya Darmo 49, Keputran, Tegalsari, Surabaya pada Kamis (15/04).

Hearing atau dengar pendapat terkait limbah debu dari batubara di Komisi A DPRD Surabaya sia-sia.

Bendahara Fraksi Gerindra DPRD kota Surabaya, Ajeng Wira Wati menggelar reses ke sejumlah tempat di wilayah daerah pemilihan-nya (Dapil).

DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna melalui daring tentang usulan pemberhentian Wali Kota Surabaya sisa masa jabatan 2016 – 2021, Rabu (17/2).

Saat masa reses, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati telah mempersiapkan tema-tema reses yakni salah satunya soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan Pendidikan.

Vaksinasi Covid-19 di Balai Kota Surabaya ternyata tak berjalan mulus sesuai urutan. Pasalnya, pada meja kedua untuk tahapan skrining atau pemeriksaan kesehatan, Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana dan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono dinyatakan tak memenuhi syarat untuk di vaksin. Ini lantaran tekanan darah kedua pejabat tersebut dinyatakan oleh dokter tak wajar.

Menghadapi pergantian musim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD kota Surabaya mendesak Pemkot Surabaya segera miliki Road Map Penanggulangan Banjir hingga di level Kelurahan.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Norma Yunita mengapresiasi berbagai langkah positif yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dinilai sangat tidak berpihak pada dunia pendidikan di Surabaya, Komisi D DPRD kota Surabaya meminta kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini segera meninjau ulang Perwali No 34 Tahun 2020 tentang, petunjuk teknis pemberian dana hibah operasional pendidikan daerah atau Bopda.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Surabaya akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan BMD.

DPRD Surabaya kembali menggelar rapat dengar pendapat membahas anggaran Pilkada Surabaya 2020 yang belum dilunasi oleh Pemkot Surabaya.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan pekerja hiburan malam di Balai Kota Surabaya yang menuntut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini agar mencabut Perwali No 33 tahun 2020 mendapat dukungan penuh dari anggota komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz.