Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Anies yang merupakan salah satu kandidat calon presiden yang akan diusung Partai NasDem bakal memanaskan pertarungan politik ke depan.
- Usai Bersitegang, Haris dan Luhut Salaman
- Luhut Bantah Bermain Tambang di Papua: Sangat Menjijikkan
- Tidak Boleh Masuk Ruang Sidang, Pendukung Haris Azhar Bentrok dengan Polisi
Demikian analisa pengamat civil society Haris Azhar dalam acara diskusi dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) bertemakan Antisipasi Skandal Demokrasi 2023 dengan Saksi Demokrasi, Jakarta Pusat, Minggu (18/9).
Haris menuturkan, manuver politik bakal terjadi seperti pada Pemilu 2019 lalu. Dia memprediksi, ketegangan politik jelang Pemilu 2024 bakal muncul setelah Anies Baswedan tak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Tensi akan lebih tinggi ke depan dengan model-model intimidatif, persuasif lalu juga model-model kriminalisasi ini makin akan terus terjadi ke depan. Paska Anies berhenti jadi gubernur saya pikir tensi ini apa yang saya sebutkan tadi adalah tensi makin meningkat,” ucap Haris.
Dia menambahkan, saat ini loyalis Anies Baswedan cukup massif membentuk opini-opini publik tentang keberhasilan sang gubernur. Ia menganalisa, pertarungan politik akan semakin memanas, setelah Anies bukan Gubernur DKI.
“Karena dari kubunya Anies juga nanti akan ngegas juga ke depan, dalam hal ini Demokrat Nasdem, PKS kalau jadi,” imbuhnya.
Menurutnya, partai pendukung Anies Baswedan akan ditawari sejumlah janji sebagai manuver untuk tidak mengusung Anies Baswedan.
“Kalau mereka kuat dari tawaran-tawaran politik yang datang dari istana pasti antara tekanan stick and carrot itu kan pasti muncul mau dipukul atau mau dikasih wortel kira-kira begitu kalau wortel ditolak pemukulan makin kuat,” katanya.
Pihaknya meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan adanya pertarungan politik yang kurang elok. Hal yang kurang elok seperti mengendalikan buzzer untuk melakukan perlawanan.
Ia berharap, masyakarat harus sadar berpolitik menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
"Biarkanlah mereka bertempur. Bagaimana caranya masyarakat sipil itu mengisi ruang tadi. Karena kalau enggak, ruangnya diisi oleh buzzer oleh model-model buzzer deklaratif sibuk deklarasi dan di mana-mana,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Isu Pemakzulan Gibran, Begini Sikap PKS
- Milad ke-23 PKS Momentum Pertegas Komitmen Mengabdi Hingga Akhir
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
