Ditetapkan sebagai tersangka lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (SI) diduga menerima gratifikasi senilai Rp 15 miliar dari pihak swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
"KPK
Bekas Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih
Kembali jadi tersangka, Bupati Sidoarjo periode 2010-2015 dan 2016-2021 Saiful Ilah (SI) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, Selasa (7/3).
KPK Cegah Empat Pimpinan DPRD Provinsi Jatim ke Luar Negeri
Empat pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan itu dalam rangka mempercepat proses penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.
Ditjen Bea Cukai Eko Darmanto Mulai Diperiksa KPK
Setelah menunggu 1,5 jam di lobi, pejabat Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Eko Darmanto, akhirnya mulai diperiksa Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, pukul 09.15 WIB, Selasa pagi (7/3).
KPK Perlu Membentuk Deputi Khusus Tangani LHKPN
Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98) Hasanuddin memandang perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk kedeputian khusus yang menangani Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak wajar.
KPK Telusuri Transaksi Keuangan Konsultan Pajak Nominee Rafael Alun Trisambodo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengecekan terhadap transaksi konsultan pajak yang diduga bertugas melakukan pencucian uang dari pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo.
Soal Uang Pengganti Mardani Maming, KPK Serahkan Memori Banding
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan memori banding ke Panitera Muda (Panmud) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Banjarmasin untuk terdakwa Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 menyusul pembebanan nilai uang pengganti belum diakomodir oleh Majelis Hakim.
Seluruh Insan KPK Serahkan LHKPN Sebelum Batas Akhir
Sebagai bentuk transparansi harta kekayaan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mencapai 100 persen.
Hati-hati Modus Pemerasan Berkedok Nomor HP Ketua KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima informasi adanya modus pemerasan menggunakan sambungan telepon dengan mengatasnamakan Ketua KPK Firli Bahuri.
KPK Pastikan Menindak Pejabat Bea Cukai Yogyakarta Jika Ditemukan Unsur Pidana
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, jika ditemukan unsur pidana korupsi oleh pejabat Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, pasti ditindaklanjuti Deputi Penindakan.
KPK Sudah Tahu Penjual Mobil Rubicon ke Rafael Alun Trisambodo adalah Cleaning Service
Tim Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan identitas yang disebut sebagai penjual mobil Rubicon ke mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Dia bernama Ahmad Saefudin yang ternyata bekerja sebagai cleaning service.
Penegak Hukum Miskin Pasal Jerat Rafael Alun Trisambodo, Kalau ke Pengkritik Punya Banyak Pasal
Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie Massardi merasa tidak aneh lagi dengan penegakan hukum di Indonesia yang terkesan tebang pilih.
Begini Modus Rafael Alun Trisambodo Sembunyikan Aset
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pola yang dilakukan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dan genk pejabat pajak sangat canggih, yakni menyembunyikan harta kekayaan dengan cara nominee, yakni menggunakan nama orang lain atau perusahaan.
Motor Harley Punya Kakak Rafael Alun Trisambodo, KPK: Kita Nggak Percaya
Pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo ngaku motor Harley Davidson merupakan punya kakaknya lalu dipakai oleh Mario Dandy Satrio. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak percaya dan akan menelusuri transaksi pembelian kendaraan mewah tersebut.
KPK Akan Dalami Kekayaan Pejabat yang Minimalis
Bukan hanya harta kekayaan bernilai fantastis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan usut pejabat yang melaporkan harta kekayaannya dengan nilai yang sedikit.