Lembaga Survei

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan pengumuman sebanyak 63 lembaga telah mendaftar sebagai lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diyakini akan berlangsung selama dua putaran. Setiap capres masih berpeluang kalah dan hanya dua pasangan masuk putaran kedua. 

Mendekati Pilpres 2024, banyak beredar hasil survei. Mencermati maraknya hasil survei Pilpres 2024 tersebut, menurut peneliti dari Pusat Study Transformasi Sosial Dan Pembangunan UNAIR DR Suko Widodo,Msi mempertanyakan tingkat akurasinya. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memberikan perhatian ekstra terhadap sumber dana lembaga survei yang terlibat pada penghitungan suara cepat (quick count) di Pemilu 2024.

Sumber dana lembaga survei yang terlibat pada penghitungan suara cepat (quick count) harus mendapat perhatian ekstra dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sumber dana lembaga survei yang terlibat penghitungan cepat Pemilu 2024 diminta transparan dan dimuat dalam sistem informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terdapat kecenderungan dari masyarakat yang menunjukkan sikap apatis terhadap lembaga survei.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang bakal memeriksa lembaga survei yang diduga disewa oleh tersangka sekaligus Bupati nonaktif Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron untuk survei elektabilitas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan berkomentar banyak perihal lembaga survei yang diduga disewa oleh Bupati nonaktif Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang jadi tersangka kasus jual beli jabatan.

Dalam perhelatan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang, KPU disarankan menertibkan keberadaan survei, jajak pendapat dan quick count atau penghitungan cepat dari berbagai lembaga survei. Sebab, kerap menjadi persoalan tersendiri di tengah-tengah masyarakat, menjelang dan saat Pemilihan Umum (Pemilu).

Lembaga survei yang akan melakukan jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat (quick count) pada proses Pemilu Serentak 2024 dilakukan pengaturan terhadap sumber pembiayaannya.

Potret yang dirilis berbagai lembaga survei terkait elektabilitas figur yang pantas diusung pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 belum menggambarkan dinamika masyarakat pada umumnya.