#malang

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021 di Sekretaris Dewan yang tertera pada laman SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), ramai diberitakan media. Khususnya di perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang yang mencapai belasan miliar. Namun, dengan adanya kritik itu, Ketua DPRD menyatakan terima kasih.

Dalam upaya menurunkan level Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah Pusat, Bupati Malang, H. M. Sanusi mengajak seluruh element masyarakat Kabupaten Malang untuk terus berperan aktif memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

DPRD Kabupaten Malang menyoroti temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal bantuan sosial (Bansos) di Dinas Sosial (Dinsos) pada pemeriksaan anggaran tahun 2020 tentang penanganan terdampak Covid-19.

Kota Malang menjadi kota kreatif, dikarenakan oleh masyarakatnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno berikan apresiasi saat menjadi pembicara pada acara Ngopi Ker (Ngobrol Penuh Inspirasi) secara virtual yang diselenggarakan OK OCE INA Makmur, Sabtu (14/8).

Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang kenalkan dunia perkoperasian kepada pelajar se-Kota Malang melalui lomba pidato dan paduan suara di Hari Koperasi Nasional ke-74 di tahun 2021 ini.

Dalam sumber data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dan Laporan Pemerintah Daerah (Pemda) per tanggal 17 Juli 2021 pada realiasasi anggaran refocusing 8

Masuk dalam era society 5.0, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menyampaikan harus semakin bijak dan karakter, bukan malah menjadi hamba teknologi. Sehingga kemaujuan teknologi ini diharapkan, dapat bermanfaat bagi individu untuk mengoptimalisasikan potensi diri.

Panglima Koarmada II sediakan 30.000 dosis vaksin di Kota Malang, Hal itu dilakukan untuk mendongkrak target 70 persen herd imunnity di Jawa Timur. Kegiatan vaksinasi kali ini digelar di Stadion Gajayana Kota Malang. Sabtu (7/8) 

Soal anggaran perjalanan dinas (Perdin) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mencapai belasan miliaran rupiah saat pandemi Covid-19 pada tahun 2021, di bagian sekretaris DPRD yang tertuang dan terperinci dalam laman sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) bisa dilakukan penyesuaian segera mungkin, tanpa menunggu kegiatan perubahan anggaran keuangan (PAK).

Malang Corruption Watch (MCW) angkat bicara soal anggaran perjalanan dinas (Perdin) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang yang mencapai puluhan miliar saat pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tersebut. Hal ini tertuang dalam laman sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna dengan dua agenda sekaligus, yaitu persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD Kabupaten Malang terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2021-2026 dan penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan. 

Ketua DPRD Kabupaten Malang menyatakan perjalanan Dinas (Perdin) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang capai puluhan miliar saat pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, sudah sesuai Peraturan Bupati dan di setiap tahun anggaran ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Untuk mewujudkan herd immunity, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendukung penuh kegiatan Vaksinasi Koarmada II.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN -KIS) di kota setempat, Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menandatangi kesepakatan bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang Dina Diana Permata.

Anggaran perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang selama Pandemi Covid-19 mencapai puluhan miliar di tahun 2020 dan 2021. Hal itu tertuang dan terperinci dalam laman sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) di bagian sekretaris DPRD, dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).