mardani maming

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018, Mardani H. Maming dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dia akan menjalani pidana penjara selama 12 tahun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan memori banding ke Panitera Muda (Panmud) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Banjarmasin untuk terdakwa Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 menyusul pembebanan nilai uang pengganti belum diakomodir oleh Majelis Hakim.

Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming yang baru saja divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor dalam kasus suap izin usaha pertambangan (IUP), masih bisa kembali dijerat oleh jaksa KPK dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan Mardani H. Maming (MM) selaku Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah berkas perkara lengkap.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut dugaan penerimaan uang oleh tersangka Mardani H. Maming (MM) melalui perusahaan pertambangan yang berada di bawah kendalinya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming, memastikan dirinya bukan kabur dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku tengah berziarah ke makam Wali Songo ketika dimasukan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh KPK. 

Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming langsung diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis sore (28/7).

Jadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ktua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan untuk menyerahkan diri, Kamis (28/8).

Gugatan praperadilan Mardani H. Maming ditolak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan proses penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

KPK dituding menyembunyikan informasi niatan Mardani H. Maming yang akan hadir untuk diperiksa pada Kamis (28/7).

Sebagai orang yang pernah menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) seharusnya bisa memberikan arahan yang baik kepada kliennya, yakni Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming. Salah satunya menyarankan kliennya kooperatif atau tidak kabur saat hendak dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerjunkan tim penyidiknya untuk memantau sidang lanjutan praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (25/7).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan beberkan bukti-bukti keterlibatan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming hingga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Istri dari Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming, Erwinda, tidak hadir alias mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu kemarin (13/7).