Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul menyampaikan bahwa putusan nomor 112/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun berlaku juga untuk pimpinan KPK saat ini.
MK
Lawyer Sunandiantoro Tolak Usulan PSI Usia Capres-Cawapres 35 Tahun
Adanya permohonan uji materi dengan nomor register No. 29/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 April 2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mengabulkan syarat minimal usia capres dan cawapres dari 40 menjadi 35 tahun mendapat tentangan dari para pihak yang diwakili oleh lawyer Sunandiantoro SH, MH dan Anang Suindro SH.
Komentari Gugatan Usia Capres-Cawapres, PDIP: Yang Sudah Ada, Kita Jalankan
DPP PDI Perjuangan angkat bicara perihal gugatan uji materi tentang batas minimal usia capres-cawapres yang tengah digodok di Mahkamah Konstitusi (MK).
Demokrat Endus Gugatan Batas Minimum Usia Cawapres untuk Muluskan Putra Jokowi
Gugatan batas minimum usia calon Presiden (capres) dan calon wakil Presiden (cawapres) yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai sarat muatan politis.
Jadi Saksi Ahli di MK, Rizal Ramli: Alasan Omnibus Law Ciptaker Membodohi Rakyat
Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin), Rizal Ramli menilai alasan kegentingan memaksa untuk mempercepat pembentukan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja melalui metode omnibus law sangat tidak masuk akal.
Partai Buruh Gelar Aksi di MK Pekan Depan
Partai Buruh akan menggelar aksi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (26/7) pekan depan. Rencana semula aksi akan digelar Kamis (20/7), namun ditunda.
Nakes Geruduk DPR RI, Puan Maharani: Kalau Merasa Tidak Diakomodir Silakan ke MK
Rancangan undang-undang (RUU) Kesehatan diprotes para tenaga kerja kesehatan dengan menggeruduk gedung DPR RI, ketika RUU tersebut disahkan dalam rapat paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/7).
MK Putuskan Pemilu Sistem Terbuka, Hadi Dediansyah: Paling Ideal Untuk NKRI
Kegamangan publik atau bahkan sebagian besar politisi telah berakhir, seiring keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Pemilu 2024 tetap memakai sistem proporsional terbuka.
Parpol Diharapkan Tidak Halalkan Segala Cara untuk Menang Pasca MK Putuskan Sistem Terbuka
Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sistem Pileg tetap menggunakan proporsional terbuka, partai politik diingatkan tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan apalagi dengan melakukan suap kepada pemilih.
Terima Putusan MK soal Pemilu Terbuka, Puan: PDIP Taat Konstitusi
PDIP mengakui partainya menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilihan umum (Pemilu).
No Viral No Justice, Publik Perlu Berterima Kasih ke Denny Indrayana
Publik harus berterimakasih kepada Denny Indrayana karena membangunkan public awareness sehingga terjadi kontrol demokrasi terhadap uji materi sistem pemilu proporsional tertutup di Mahkamah Konstitusi.
MK Tolak Gugatan Sistem Pileg Tertutup, Potensi Money Politic Menyebar
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sistem proporsional tertutup yang diajukukan oleh beberapa orang mengartikan bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung dengan seperti sebelumnya.
PKS Apresiasi Putusan MK soal Sistem Pemilu: Sejalan dengan Semangat Demokrasi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi atas sistem Pemilu. MK memutuskan sistem pemilu legislatif tetap proporsional terbuka, dan menolak dalil pemohon untuk menerapkan sistem proporsional tertutup.