MK

Pada hakekatnya, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang untuk menetapkan norma terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan kaidah "open legal policy”, maka wewenang ini adalah domain pembentuk UU, yaitu DPR dan presiden. 

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan batas usia capres-cawapres yang diajukan, salah satunya oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Senin (16/10).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan mengenai tugas dan fungsinya terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) yang bakal digelar 14 Februari 2024.

Publik menunggu dengan harap-harap cemas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. 

Sidang gugatan uji materi mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres - Cawapres) memasuki tahap akhir. 

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jumat (6/10). Mereka meneriakkan adanya indikasi Mahkamah Konstitusi (MK) sedang diperalat untuk kepentingan dinasti politik.

Gugatan uji materiil (Judicial Review) mengenai syarat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang kini disidang di Mahkamah Konstitusi (MK) masih menjadi sorotan publik. 

Aktivis yang tergabung Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) kembali mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, permohonan gugatan uji materi mengenai penelitian khusus (Litsus) rekam jejak calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang maju di Pilpres 2024 belum juga ditindaklanjuti.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU tetap berkekuatan hukum secara sah, menuai kekecewaan dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB). 

Indonesia harus siap menghadapi siklus politik 25-30 tahunan. Siklus ini dinilai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, sangat rawan sehingga perlu persiapan lebih matang menghadapinya.

Gugatan norma batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres), dinilai kental unsur politik. Perkara ini, dianggap menjadi ujian bagi Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (26/9). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 100/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Hite Badenggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materiil norma syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres), tak kunjung keluar pasca penyerahan kesimpulan oleh pihak terkait tiga pekan lalu.

Wakil Ketua MPR dari PPP Asrul Sani menjadi salah satu dari delapan nama yang akan menjalani uji kelayakan atau fit and proper test calon hakim konstitusi di Komisi III DPR RI.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil terhadap Pasal 169 huruf (d) dan Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.