MK

Kegamangan publik atau bahkan sebagian besar politisi telah berakhir, seiring keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Pemilu 2024 tetap memakai sistem proporsional tertutup.

Alasan Pemohon gugatan uji materiil Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, yang menyebut politik uang semakin marak akibat sistem Proporsional Terbuka, dimentahkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup.

Sistem pemilihan legislatif (Pileg) terbuka yang diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan beberapa alasan.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan uji materi sistem pemilu proporsional tertutup. Dengan demikian, pemilihan umum dipastikan tetap menggunakan sistem terbuka pada pemilu 2024.

Demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran jika sistem pemilu ditetapkan jadi proporsional tertutup atau coblos partai.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengikuti sidang putusan uji materiil sistem Pemilu yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis mendatang (15/6).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana mengibaratkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai warga negara China yang ingin menjadi Presiden Indonesia.

Terkait dengan keputusan sistem proporsional tertutup atau terbuka, Mahkamah Konstitusi akan menjadi lembaga yang dipercaya publik jika tidak melampui batas dan terlalu politis.

Gugatan Organisasi Serikat Pekerja terkait UU Cipta Kerja masih terus dilakukan. Melalui kuasa hukumnya Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) Law Firm, ada 15 Serikat Pekerja menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan atas pengujian formil UU 2/2022 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemilu 2024 terancam tertunda, apabila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem Pemilihan Legislatif (Pileg) menggunakan proporsional tertutup.

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak punya kewenangan membuat UU. Oleh karena itu, MK tidak berhak memutuskan Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.

Informasi mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutus pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup ditanggapi santai PDI Perjuangan.

Ada tiga argumentasi penting sebagai pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi sebelum memutuskan perkara gugatan sistem pemilihan umum proporsional tertutup.