MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman dilaporkan oleh Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi 98 (Pantau 98) ke Majelis Kehormatan MK dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim.

Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, yang menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda, mengundang sorotan.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman mengungkapkan, MK masih memproses keputusan tentang batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden

Ada yang menarik dalam sidang gugatan uji materiil tentang batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Calon Wakil Presiden). 

Melihat beberapa putusan sebelumnya soal batas usia minimal jabatan, Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini akan menolak gugatan atau Judicial Review (JR) soal UU Pemilu tentang batas usia minimal Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. 

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul menyampaikan bahwa putusan nomor 112/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun berlaku juga untuk pimpinan KPK saat ini.

Adanya permohonan uji materi dengan nomor register No. 29/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 April 2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mengabulkan syarat minimal usia capres dan cawapres dari 40 menjadi 35 tahun mendapat tentangan dari para pihak yang diwakili oleh lawyer Sunandiantoro SH, MH dan Anang Suindro SH.

DPP PDI Perjuangan angkat bicara perihal gugatan uji materi tentang batas minimal usia capres-cawapres yang tengah digodok di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan batas minimum usia calon Presiden (capres) dan calon wakil Presiden (cawapres) yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai sarat muatan politis.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin), Rizal Ramli menilai alasan kegentingan memaksa untuk mempercepat pembentukan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja melalui metode omnibus law sangat tidak masuk akal.

Partai Buruh akan menggelar aksi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (26/7) pekan depan. Rencana semula aksi akan digelar Kamis (20/7), namun ditunda.

Rancangan undang-undang (RUU) Kesehatan diprotes para tenaga kerja kesehatan dengan menggeruduk gedung DPR RI, ketika RUU tersebut disahkan dalam rapat paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/7).

Kegamangan publik atau bahkan sebagian besar politisi telah berakhir, seiring keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Pemilu 2024 tetap memakai sistem proporsional terbuka.

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sistem Pileg tetap menggunakan proporsional terbuka, partai politik diingatkan tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan apalagi dengan melakukan suap kepada pemilih.