mk

Gugatan uji materi UU KPK yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait masa jabatan pimpinan KPK dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sistem Pemilihan Umum atau Pemilu hingga saat ini belum menemukan titik terang. Kepastian itu masih mengkatung menjadi perkara di lembaga Mahkamah Konstitusi (MK).

Sistem pemilu campuran yang mengombinasikan sistem proporsional terbuka dan tertutup sebagaimana usulan Hakim Konstitusi Arief Hidayat tidak ditanggapi serius oleh partai pemenang Pemilu 2019, PDIP.

Sidang lanjutan uji formil UU 2/2022 tentang Cipta Kerja pada Selasa (28/3) hari ini, tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, nampak ketidaksiapan pemerintah dengan permohonan yang disampaikan kuasa hukumnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan bisa memutuskan perkara dengan adil, terkait gugatan sistem pemilu proporsional terbuka diubah menjadi tertutup.

Gugatan permohonan perpanjangan masa jabatan presiden yang diajukan oleh pemohon Herifudin Daulay, ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan sikap tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup yang kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat konsisten dengan keputusannya pada 2008, yang mengubah sistem proporsional tertutup menjadi terbuka.

Dugaan perubahan frasa dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara uji materiil norma pergantian Hakim Konstitusi dalam UU 7/2020 tentang MK akhirnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK)

Uji materiil atau judicial review (JR) norma terkait sistem pemilihan legislatif (pileg) dengan daftar terbuka dalam UU 7/2017 tentang Pemilu ternyata memiliki 11 pihak terkait.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Ciptaker memerintahkan pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan lebih komprehensif selama dua tahun. Namun, belum genap dua tahun, pemerintah sudah menerbitkan Perppu No 2/222  tentang Cipta Kerja.

Ketegasan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyikapi kemunculan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja diragukan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2022 tentang Perubahan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai satu kebijakan yang menggambarkan tentang wajah sebenarnya negara Indonesia.

Partai Demokrat menilai keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) telah mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Ciptaker yang antara lain dinyatakan cacat formil.