#mudik

Presiden Joko Widodo kembali bikin heboh. Kali ini, terkait dengan larangan pemerintah agar orang yang merayakan Lebaran tidak mudik atau merayakan Lebaran di kampung halaman.

Warga Negara Asing (WNA) asal China yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis kemarin (6/5), dikritik banyak pihak. Apalagi kejadian itu tertepatan dengan kebijakan peniadaan mudik Idu Fitri 1442 Hijriah dan pembatasan orang asing masuk ke dalam negeri sebagai upaya menangkal virus Covid-19 dari luar negeri menyebar di Tanah Air.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan mudik atau pulang ke kampung halaman. 

Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah tentang larangan mudik yang mulai diberlakukan sejak Kamis (6/5).

Petugas Gabungan yang terdiri dari anggota TNI- Polri, Satpol PP, Linmas dan Dishub Kota Surabaya pada Kamis (6/5) dinihari serempak melakukan penyekatan pemudik di 17 titik pintu masuk kota Surabaya. 

Jurubicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta kebijakan pelarangan mudik lebaran agar dipatuhi masyarakat. Hal ini demi meminimalisir penularan Covid-19 di Indonesia yang masih terjadi.

Larangan mudik Lebaran 2024 yang telah diputuskan pemerintah sesuai SE Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, mulai berlaku pada hari ini, Kamis (6/5) hingga tanggal 17 Mei.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo melakukan silahturahmi kepada para tokoh NU di Kabupaten Probolinggo, utamanya Kota Kraksaan.

Wakil Wali Kota Surabaya, Armudji meninjau kesiapan jelang pemberlakuan larangan mudik di Stasiun Kereta Api (KA) Gubeng dan Terminal Purabaya, Rabu (5/5). 

Petugas gabungan dari jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kepolisian dan TNI, akan melakukan penyekatan di 17 titik perbatasan kota serta menyiapkan empat armada di empat titik penyekatan di Kota Surabaya. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik konsistensi pemerintah dalam setiap kebijakan menekan laju penularan Covid-19, di antaranya pelarangan mudik lebaran 2021. 

Pemerintah menetapkan periode peniadaan mudik pada 6-17 Mei 2021. Dalam hal ini PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai pengelola 20 bandara di Indonesia menyatakan siap mendukung kebijakan tersebut demi mencegah penyebaran Covid-19. 

Anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardi mengatakan, jika mudik tidak dilarang dikhawatirkan akan terjadi gelombang kedua yang lebih parah seperti di India saat ini.

Jurubicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito kembali mengingatkan meningkatnya mobilitas penduduk dalam menyambut libur Idul Fitri tahun 2021, akan berdampak pada meningkatnya jumlah kasus aktif Covid-19.