#mudik

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada masyarakat legowo menerima kebijakan pemerintah tentang larangan mudik. Salah satu penyebabnya adalah karena masih mewabahnya Covid-19 di tanah air.

Anggota DPD RI, Fahira Idris menilai keputusan pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah terkait larangan mudik lebaran 2021, sudah tepat. 

Gubernur Banten Wahidin Halim berbeda sikap dengan Pemerintah Joko Widodo yang memutuskan melarang mudik lebaran 2021.

Larangan mudik lebaran tahun 2021 bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan pegawai swasta yang berlaku mulai 6 sampai 17 Mei 2021 semata-mata diputuskan demi kebaikan bersama. 

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI sedang menggodok aturan pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut kebijakan pelarangan mudik lebaran 2021. 

Masyarakat dilarang mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei. Terkait hal ini, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa jika terjadi pelanggaran seperti banyaknya masyarakat yang kucing-kucingan melakukan mudik, maka pemerintah perlu menerapkan aturan tersebut secara tegas dan terperinci agar masyarakat tidak bingung. 

Mantan Menteri Agama era pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo, Lukman Hakim Saifuddin menilai bahwa laranangan mudik oleh pemerintah kurang tepat.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menilai larangan mudik dan menetapkan cuti bersama lebaran hanya satu hari merupakan kebijakan tepat untuk mengendalikan Covid-19. 

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, kebijakan pemerintah pusat mengenai larangan mudik tahun 2021 akan diikuti oleh peraturan di daerah. 

Pemerintah telah memutuskan untuk meniaidakan mudik Lebaran 2021. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan masih merebaknya pandemi Covid-19. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh pihak untuk menjaga kondisi penyebaran Covid-19 yang mulai melandai.

Wakil Ketua Umum Mejelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menilai larangan mudik Lebaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dapat dipahami karena masih angka penularan Covid-19 di Indonesia masih tingg

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Al Kadrie menyambut baik kebijakan pemerintah mélarang mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Menurutnya, keputusan ini dianggap baik untuk meminimalkan potensi penyebaran covid-19.

Keputusan pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 adalah keputusan yang harus diambil demi mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih.

Wakil Ketua Umum Mejelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menilai larangan mudik Lebaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dapat dipahami karena masih angka penularan Covid-19 di Indonesia masih tinggi.