Peraturan Pemerintah (PP) 85/2021 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dianggap tidak berpihak pada rakyat.
nelayan
Nelayan Asal Lamongan Hilang di Perairan Masalembu
Delapan nelayan asal Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dikabarkan tenggelam di perairan Kepulauan Massalembu dan Bawean pada Sabtu 14 Agustus 2021 lalu.
Nelayan Banyuates Terdampak Pengeboran Sumur Eksplorasi Hidayah-1 Minta Ganti Rugi Segera Dibereskan
Pengeboran sumur eksplorasi Hidayah-1 yang berada di wilayah perairan Banyuates, Pantai Utara Madura, masih menyisakan permasalahan bagi para nelayan. Padahal kegiatan pengeboran sudah mulai dilakukan pada 7 Januari 2021 lalu.
Aplikasi Laut Nusantara Punya Fitur Baru, Permudah Nelayan Tangkap Ikan
PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) dan Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan aplikasi Laut Nusantara agar semakin besar manfaatnya bagi nelayan Indonesia.
Dampak Pengeboran Migas Petronas Carigali, Nelayan Banyuates: Sulit Tangkap Ikan, Biaya Solar Mahal
Nelayan Banyuates, Sampang, Madura, mengeluhkan pengeboran minyak dan gas (Migas) di Sumur Hidayah 1 PC North Madura II Ltd oleh PT Petronas Carigali.
Ratusan Mahasiswa dan Buruh Duduki Grahadi, Desak Cabut UU Omnibus Law
Ratusan mahasiswa dan buruh dari berbagai elemen yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) melakukan aksi unjukrasa di depan gedung grahadi Surabaya untuk menolak UU Omnibus Law, Selasa (20/10).
UU Ciptaker Berpotensi Melanggar Hak-hak Petani dan Nelayan, Begini Penjelasannya
Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai ada beberapa hal kontroversial dalam pengesahan UU Cipta Kerja.
Wamti Akan Melawan Secara Konstitusional Pengesahan UU Ciptaker
Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) akan mengambil jalan konstitusional untuk melawan pengesahan UU Cipta Kerja.
Petani Terancam, Aturan Bank Tanah UU Ciptaker Mendistorsi Reforma Agraria
UU Cipta Kerja dinilai sangat berbahaya karena mempermudah alih fungsi lahan pertanian pangan produktif.
IPPHTI Nilai UU Ciptaker Sulitkan Pemerintah Wujudkan ‘1000 Desa Mandiri Benih’
Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) menilai pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) menyimpan masalah.
SNI: UU Ciptaker Ciptakan Pertarungan Tidak Sehat Antara Nelayan dan Korporasi
Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menolak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. UU Cipta Kerja selain mengatur ketenagakerjaan juga mengubah, menghapus, dan bahkan menetapkan pengaturan baru terhadap UU yang berkaitan langsung maupun tak langsung dengan petani dan nelayan.