Parpol

Secara sistem, politik di Indonesia menggunakan sistem multipartai. Namun, jika melihat pola relasi antar partai politik dan pola relasi kekuasaan terhadap partai politik di sekitarnya, maka dapat diartikan bukan demokrasi multipartai.

Masa pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) yang telah dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam satu pekan terakhir harus mendapat perhatian serius dari setiap partai politik peserta Pemilu 2024.

Langkah sejumlah partai politik (parpol) yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 dengan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang menyebut ada partai politik yang terafiliasi dengan kegiatan terorisme dianggap sebagai langkah yang kurang tepat.

Pendanaan bagi partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat tak bisa diakomodir Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, dasar hukumnya tidak termuat di UU 7/2017 tentang Pemilu.

Saling bertandangnya antarpartai politik yang saat ini berbeda gerbong koalisi adalah hal wajar. Partai-partai yang ada nampak sedang mencari bentuk koalisi dalam menyambut kontestasi pemilu 2024.

Polri memastikan bakal menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan aliran dana sebesar Rp 1 triliun hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke partai politik diduga untuk keperluan Pemilu 2024.

Media sosial Twitter diramaikan dengan isu hasil penetapan partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 dianulir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jember, tiga partai pendatang baru dinyatakan lolos verifikasi faktual perbaikan menjadi calon peserta pemilu 2024. 

Hasil verifikasi administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat oleh empat partai politik (parpol).

Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi menerapkan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc alias SIAKBA. Itu untuk menghadang anggota partai politik mendaftar tenaga ad hoc PPK. 

Koalisi yang dibangun rezim Joko Widodo secara angka mencapai 82 persen. Hal ini, jika diukur dari dukungan partai politik di DPR RI.

Sengketa proses pemilu yang sudah dilayangkan sejumlah partai politik (parpol) yang tak lolos tahap verifikasi administrasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bakal dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengumumkan nasib puluhan partai politik yang sudah terdaftar sebagai calon peserta Pemilu Serentak 2024, dan telah mengikuti verifikasi administrasi sejak 2 Agustus hingga 9 Oktober 2022 pada Jumat (14/10) hari ini.

Sosialisasi dan verifikasi faktual (verfak) digelar KPU Bondowoso untuk kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2024.