raperda

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan nota penjelasan atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jatim Tahun 2019-2050.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim belum menyelesaikan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada tahun 2023. Rencananya, tunggakan Raperda itu akan dimasukkan dalam program Bapemperda tahun 2024.

Komisi C DPRD Jawa Timur menunjukkan kinerja luar biasa di tahun 2023 ini. Komisi yang membidangi urusan keuangan dan BUMD ini berhasil menuntaskan 5 Peraturan Daerah (Perda) dari total 12 Peraturan Daerah yang dibahas DPRD Jawa Timur.

DPRD Jawa Timur berharap kegiatan koperasi dan UMKM di Jatim bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menyerap banyak tenaga kerja. Untuk mempercepat hal itu, B Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim terus menggodok Raperda pembahasan terhadap Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Anggota Bapemperda DPRD Jawa Timur Daniel Rohi mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan (Raperda) agar bisa ditetapkan menjadi Perda pada akhir 2023 mendatang.

DPRD Kabupaten Malang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (25/7).

Semua Fraksi di DPRD Jember sepakat mendukung 7 Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Jember dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Malang, saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (15/3).

Dua rancangan peraturan daerah (raperda) yakni raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto di gedung DPRD, Rabu (1/3). 

Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengelolaan keuangan daerah (PKD) disahkan Bupati dan Pimpinan DPRD Banyuwangi, dalam rapat paripurna di gedung dewan, Rabu (4/1).

Lima rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Lamongan disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan Hari Ke-empat Dalam Rangka, Persetujuan Raperda Kabupaten Lamongan Tahap II Tahun 2022, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lamongan, Senin (12/12).

Lima belas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif dan legislatif masuk dalam Program Pembentukan Raperda DPRD Banyuwangi tahun 2023. Sebanyak 8 raperda di antaranya usulan dari eksekutif dan 7 sisanya usulan legislatif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang dan Bupati Malang sepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD, Rabu (28/9).

Sebilan rancangan peraturan daerah yang terdiri dari 5 usulan Pemkab dan 4 usulan inisiatif telah disetujui pada rapat paripurna hIV dalam rangka persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lamongan tahap I di ruang rapat paripurna kantor DPRD Lamongan, Rabu ( 28/9).

Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Jombang setujui tiga raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tahun 2022 dalam penyampaian pendapat akhir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (22/09).