raperda

Setelah melewati berbagai tahapan pembahasan, akhirnya DPRD Lamongan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lamongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pembahasan Raperda APBD 2022 sudah memasuki tahapan jawaban bupati. Jawaban yang di sampaikan pada rapat paripurna, Senin (25/10) dengan tema "Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun tahun 2022" nantinya akan ditindak lanjuti melalui sinkronisasi antara Legislatif dan Eksekutif. Sebelum akhirnya diambil keputusan bersama antar kedua belah pihak.

Sempat berkeluh kesah agar hak dan perlindungannya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), kini para kaum disabilitas di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mendapat angin segar usai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan kaum disabiltas menjadi bahan prioritas di Bagian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) DPRD setempat.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri dengan agenda penjelasan Walikota Kediri atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di Ruang sidang DPRD Kota Kediri, Jumat (10/9).

DPRD Kabupaten Lamongan secara aklamasi menyetujui Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan.

DPRD Jatim telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang pengembangan pesantren.