UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diklaim pemerintah bakal mendongkrak pendapatan negara lewat pajak. Sebab pendapatan negara selama ini mayoritas ditopang dari meningkatnya orang kaya yang menyetorkan pajaknya lewat tax amnesty.
Tax Amnesty
Tax Amnesty Jilid II Pesanan Cukong dan Oligarki
Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 2 yang termuat dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan nama voluntary disclosure program (VDP) disebut-sebut sebagai titipan oligarki. Pasalnya, tax amnesty jilid 2 lebih banyak menampung keinginan-keinginan para cukong.
Tolak Tax Amnesty Hingga Kenaikan PPN, Alasan PKS Tolak RUU KUP
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menjadi yang paling tegas menolak pembahasan Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP). Tentu ada alasan yang melatarbelakangi penolakan PKS atas RUU KUP.
Tax Amnesty Jilid II Sri Mulyani Menciderai Sila Ke-5 Pancasila
Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai rencana pengampunan pajak (Tax Amnesty) jilid II kembali menuai kritik.
Jokowi Sudah Beri Kuasa Penuh Atas Anggaran Corona, Kok PPN Naik dan Tax Amnesty Lagi
Presiden Joko Widodo harus transparan ke publik mengenai kondisi keuangan negara. Sehingga rakyat bisa memahami apa yang akan dilakukan pemerintah.
Wacana Tax Amnesty Jilid II Meruntuhkan Wibawa Otoritas Pajak
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Eddy Susetyo mengatakan, wacana tax amnesty jilid II akan mengingkari komitmen saat tax amnesty pertama diterapkan. Hal ini juga tidak akan berdampak baik pada sistem perpajakan Indonesia.
Gus AMI Dukung Tax Amnesti Jilid II Agar Tidak Ada Uang Gelap
Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra Muhaimin Iskandar mendukung rencana pemerintah melakukan tax amnesty atau pengampunan pajak jilid II tahun depan.
Tax Amnesty Jilid II Diyakni Bisa Hasilkan Rp 200 Triliun
Rencana kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II mendapat dukungan dari anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno.
Pemerintah Diusulkan Lakukan Reformasi Perpajakan Berbasis Zero Korupsi
Presiden Joko Widodo melayangkan surat kepada DPR RI untuk merevisi Undang Undang ketentuan umum Perpajakan (KUP) yang di dalamnya ikut merevisi nilai PPN .
Dibanding Naikan PPN, Sri Mulyani Disarankan Bikin Tax Amnesty Jilid II
Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Kementerian Keuangan tak habis-habisnya mendapat kritikan.