Presiden Joko Widodo akan menerima masukan dan saran sebelum Peraturan Presiden (Perpres) relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 disahkan.
Sejauh ini, relaksasi DNI sendiri menjadi perbincangan kalangan pengusaha. Pemerintah diminta mendengarkan masukan pengusaha agar terjadi diskusi lebih lanjut."Bahwa, sejauh mungkin dan sedapat mungkin khususnya terkait dengan kebutuhan untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kita itu, benar-benar dipastikan dan benar-benar diprioritaskan," kata Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari kantor berita politik RMOL, Rabu (28/11).
- Menang Atas Hasil Quick Count, Eri Cahyadi Ucapkan Terima Kasih ke Warga dan Janji Lanjutkan Program
- Konsolidasi 28 Ketua Tim Pemenangan di Surabaya, Kualitas Ganjar-Mahfud jadi Pegangan ke Akar Rumput
- Borong Dua Penghargaan BKN Award 2021, Gubernur Khofifah : Ini Buah Kerja Keras Seluruh ASN Jatim
"Jadi, belum dilaunching, ada kesempatan dulu dari berbagai elemen masyarakat untuk bisa melihat sebagai sebuah bukti lagi bahwa Pak Jokowi itu mendengarkan suara-suara yang berkembang di masyarakat," tandas Arsul. [bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PDIP Punya Banyak Kelebihan, Harusnya Percaya Diri dan Tidak Berkoalisi Dengan Parpol Lain
- Ahok Ancam Tinggalkan PDIP Jika Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024
- Ketua PKS: Apakah Budaya Wayang Mengajarkan Kekerasan dan Bully?
