UU sapu jagat dapat mengganti norma-norma hukum ketenagakerjaan yang ada dengan alasan menghambat investasi. Karena itu buruh harus bersatu untuk melawan penolakan terhadap omnibus law yang terkait dengan ketenagakerjaan.
- Keinginan Politisi PDIP agar Jokowi Tiga Periode, Akan Sulit Diwujudkan
- Menteri ESDM Diminta Tidak Berbohong soal Perusahaan Batubara yang Tak Mengisi DMO
- 60 Persen Profesor Mundur Sebagai Pengajar di Kampus Gaga-gara Menolak Kebijakan Taliban
"Sebab salah satu tujuan Omnibus Law akan mempermudah pengunaan tenaga kerja asing untuk bisa berkerja di Indonesia,†ujarnya kepada wartawan seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/12).
Jika benar demikian, maka angkatan kerja baru dan buruh yang sedang berkerja akan terancam. Pertama, lantaran perusahaan asing yang sudah mapan akan mengganti buruh dengan tenaga kerja asing dengan kemampuan sama dan gaji lebih rendah.
Kedua, masuknya investasi asing juga akan dibarengi dengan masuknya tenaga kerja asing yang akan digunakan oleh investor asing.
"Artinya angkatan kerja baru akan kehilangan kesempatan kerja dengan masuknya investasi asing di Indonesia,†urai wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.
Seharusnya, sambung Arief, omnibus law untuk peningkatan investasi harus berbanding lurus dengan berkurangnya tingkat pengangguran, bukan meningkatkan TKA ke Indonesia.
Dalam hal ini, seharusnya pemerintah memanfaatkan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat dengan memberikan kesempatan kerja semaksimal mungkin.
"Dengan berkurangnya tingkat pengangguran, daya beli masyarakat akan meningkat yang pada akhirnya mendukung perekonomian nasional,†simpulnya.
"Karena itu, saya mengajak para buruh, angkatan kerja baru yang baru lulus SMA dan universitas untuk menolak dan melawan omnibus law ketenagakerjaan,†demikian Arief.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemerintah Didesak Segera Terlibat di Solidaritas Kemanusiaan Gempa Turki dan Suriah
- SBY Nobar Wayang Kulit Bareng Warga Kediri, Jelaskan Tiga Sifat Pemimpin
- Komisi XI DPR Minta BI Kaji Ulang Penerbitan Uang Pecahan Rp 75 Ribu