Di saat Indonesia memilih jalan demokrasi semenjak era reformasi 1998 dan kini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, adalah sebuah ironi muncul pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang akan membentuk tim untuk mengamati pernyataan-pernyataan tokoh masyakarat dan menutup media yang dianggap salah oleh pemerintah.
- Sebelum Naikkan Harga BBM, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Suasana Hati Rakyat
- Satpol PP Surabaya bersama Panwascam Masifkan Penertiban APK yang Tak Sesuai Ketentuan
- Anggaran Operasional KPU Diperlukan agar Terlaksana Pemilu 2024
Pihaknya khawatir dengan rencana Wiranto yang akan membuat tim untuk awasi tokoh vocal, sebab hal ini mirip dengan gaya politik Orba (orde baru) yang cenderung represif terhadap perbedaan.
"Itu wajar karena Pak Wiranto bagian dari rezim orde baru. Sebetulnya kalau yang diawasi adalah pernyataan para tokoh tak perlu membuat tim segala, hanya menghamburkan anggaran. Kan sudah ada norma perundangannya. Tinggal serahkan pada pembaga yang sudah diberi mandapat undang undang untk menjalankan tugas pengawasan,†urainya.
Apa yang dilakukan Wiranto, lanjut Redi, ditengarai karena merupakan bentuk kepanikan atas pernyataan para tokoh yang bisa menimbulkan instabilitas. Hal yang sama dilakukan pada media yang dianggap salah dan diancam akan ditutup
"Perspektifnya pakai orde baru, yang satu penanganannya dengan represif, satunya pola orde baru dengan istilah bredel,†tutupnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemeriksaan Kesehatan Capres-cawapres Harus Independen
- Menperin Jangan Tutup Mata, Tindak Tegas Industri Pengekspor Minyak Goreng Ilegal
- Kopdes Merah Putih Mampu Atasi Masalah Sampah dan Kesehatan di Desa
