Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar disarankan segera dilakukan sebelum pelantikan Joko Widodo-Maruf Amin pada Oktober 2019.
- Dikembangkan Dua Kali Lipat, Tim Densus 88 Tambah 3.701 Personel
- Demokrat Tuban Solid Bersama Ketum AHY dan Tolak KLB Sumut
- Sistem Proporsional Tertutup Sebaiknya Diterapkan Usai Pemilu 2024
"Munas sebelum pelantikan justru menguntungkan pemerintah dan rakyat. Karena kalau setelah pelantikan diselenggarakan Munas, tentu terjadi ketidakpastian yang bisa mengguncangkan situasi," kata Trubus saat dihubungi, Jumat (5/7).
Dengan digelar sebelum pelantikan, maka Presiden Jokowi bisa langsung berkoordinasi dengan ketua umum defenitif mengingat posisi Golkar sebagai pemenang kedua di Pileg. Dengan begitu, penyusunan menteri di kabinet dan program kerja bisa berjalan selaras.
"Artinya siapapun ketum partai bisa mengonsolidasikan barisannya ke Pak Jokowi," ujarnya.
Sebaliknya, jika Golkar menggelar Munas setelah pelantikan, maka akan menimbulkan sejumlah kerugian. Pertama, jelas Trubus, Jokowi akan bingung untuk memilih menteri dari Golkar.
"Pak Jokowi kan tidak tahu ketua partainya siapa sehingga akan bingung siapa calon menteri yang akan dipilih di kabinet," tuturnya.
Kedua, ketidakpastian sosok Ketum Golkar juga akan memengaruhi kinerja petahana apabila menteri-menteri yang dipilih dari Golkar tak selaras dengan ketua umum yang baru.
Imbasnya, hal ini tentu akan menjadi masalah baru bagi pemerintahan Jokowi-Maruf, khususnya dalam menjalankan program periode keduanya.
"Kebijakan-kebijakan semakin kritis manakala orang-orang yang dipilih enggak nyambung dengan ketua partai yang terpilih nanti. Yang sekarang ini kan Airlangga Hartanto mendukung Jokowi, kalau misalnya nanti bukan Airlangga yang terpilih, pasti terjadi kerancuan," tegasnya.
Atas dasar itu, Trubus menyarankan Munas partai berlambang pohon beringin ini perlu dipercepat demi pemerintahan baru serta keuntungan bagi Golkar sendiri.[bdp]
- Polri Didesak Periksa Apdesi yang Ingin Deklarasi Jokowi Tiga Periode
- Perdebatan Elite Dengan Stempel Rezim Masih Berputar di Wilayah Simbolik
- Heran, Swasta Bisa Jual BBM Murah Sedangkan Pertamina Jual Mahal Masih Mengaku Rugi
