Masyarakat Wongsorejo yang tergabung dalam Komunitas Taretan Bidik (KTB) dan Forum Peduli Banyuwangi (FPB) kembali melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Banyuwangi, Kamis (12/3).
- Polisi Segera Periksa Sopir Vanessa Angel
- Jombang Diguncang Gempa Darat Magnitudo 3.0
- Bukan Kembang Api, Israel dan Hamas Sambut Tahun Baru dengan Serangan Udara
Aksi masyarakat Wongsorejo ini diikuti kurang lebih 200 massa. Tuntutan masih sama dengan sebelumnya, yakni menolak penyewaan Pulau Tabuhan oleh perusahaan EBD Paragon asal Singapura.
“Kami akan terus demo setiap Senin dan Kamis hingga bupati mau membatalkan penyewaan Pulau Tabuhan, ujar Amir Makruf Khan, tokoh masyarakat Wongsorejo yang juga pentolah FPB dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Sementara Lamseng Saragih menyingung soal video pidato Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang menjadi viral saat menghadiri Pelantikan dan Raker Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Banyuwangi pada Minggu (8/3) lalu.
Anas menyebutkan bahwa pihaknya telah mengundang para demonstran ke pendopo untuk audensi. Tapi setelah menghabiskan makanan, para demonstran melakukan walkout.
“Padahal nggak ada dari kami yang makan. Kami ini demo juga berharap ditemui bupati untuk audensi, untuk ketemu mencari solusi, bukan kami gak bisa diajak ngomong, ini pembuhunan karakter atau menjelek jelekkan kami,” terang Lamseng.
Dari video yang beredar, Bupati Anas memang sempat menyebut mengundang demonstran dan mengajak makan di pendopo hingga akhirnya berujung ricuh.
“Yang demo sudah saya ajak makan di pendopo. Makan malam bareng. Giliran dialog walkout,” kata Anas.
Dalam kesempatan itu, Anas juga menyinggung soal penyewaan Pulau Tabuhan yang kini menjadi polemik di masyarakat.
Dikatakan Anas, pihaknya tidak mungkin melanggar peraturan tata ruang terkait dengan penyewaan Pulau Tabuhan.
“Kalau saya melanggar peraturan tata ruang, hukuman penjaranya 8 tahun. Tidak mungkin saya gadaikan reputasi saya sebagai bupati hanya karena kasus Pulau Tabuhan saya dipenjara 8 tahun. Sebab tata ruangnya jelas, itu untuk pariwisata. Sesuai Perda no 8. RT RW juga sama tidak ada yang dilanggar sama sekali,” jelas Anas.
Terkait sewa Pulau Tabuhan, lanjut Anas, sudah bukan asing lagi karena sudah termasuk Penanaman Modal Dalan Negeri (PMDN).
“Kebetulan investornya adalah Muslim keturunan Lebanon, warga negara Amerika dan membuat perusahaan Paramont Grup, yang diminta Presiden Jokowi membangun Labuhan Bajo. Ini sudah klir. Tidak ada masalah,” terangnya.
Ditambahkan Anas, bahwa cara berpikir masyarakat harus diubah. Ruang kerja ke depan butuh stimulus yang dapat mengangkat.
“Kalau tidak ada stimulus yang kuat, kita akan kalah dengan yang lain. Di Jawa Timur ada 260 pulau dan nggak ada yang mau sewa. Yang sewa ada di Banyuwangi,” imbuhnya.
Harapan Anas, dengan adanya polemik Pulau Tabuhan di Banyuwangi, pihaknya dapat mengajak masyarakat untuk duduk bersama mencari solusinya.
“Menurut saya, kita dapat duduk bareng. Malu saya sesama NU menginterpelasi NU. Karena itu jia ribut-ribut, eman.” tandasnya.[dan]
- Pasien Covid-19 Meninggal Bertambah 41 Orang, Jateng dan Jatim Paling Banyak
- Mayat Pria Bertato Ditemukan Mengambang di Pantai Probolinggo
- Tangkal Kejahatan, Polres Bangkalan Sebar CCTV Hingga Pelosok
