PDIP sangat sadar kebijakan Presiden Joko Widodo yang notabene petugas partai menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemik Covid-19, akan menggerus suara pemilih.
- Bawaslu Dalami Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Ribuan Caleg
- Pesta Raffi Ahmad-Ahok Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya
- Bung Karno Satu Satunya Tokoh yang Dapat 3 Medali Vatikan dari 3 Paus Berbeda
Hal ini disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/5).
"Saya kira PDIP sebenarnya sudah berhitung dan sadar betul bahwa kebijakan kenaikan iuran BPJS bukan hanya salah, akan tetapi juga akan menggerus suara PDIP di akar rumput atau yang lebih dikenal wong cilik," ujar Saiful.
Sehingga, kata Saiful, PDIP sangat berusaha untuk menutupi kebijakan yang tidak pro terhadap pro wong cilik atau rakyat kecil dengan cara mengkritik Jokowi.
"Untuk menutupi kebobrokan itulah, maka seolah PDIP tidak setuju. Padahal itu semua bisa saja kamuflase belaka, tujuannya untuk meninabobokan masyarakat bahwa PDIP masih bersama rakyat," kata Saiful.
Bahkan, kata Saiful, sikap kritik tersebut juga merupakan suatu pembuktian bagi PDIP untuk memastikan apakah Jokowi masih loyal dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut atau lebih patuh patuh orang lain.
"Ini sebetulnya pembuktian bagi PDIP, apakah Jokowi masih loyal dengan PDIP ataukah ada pihak lain yang lebih dipatuhi Jokowi ketimbang PDIP," tandasnya.
- Airlangga Jadi Ketum Parpol Pilihan Publik dalam Pemilihan Presiden
- Dinyatakan Penuhi Syarat Oleh KPU, Pasangan SanDi Lolos Administrasi
- Silaturahmi dengan Aktivis LIGA Jakarta, Teguh Santosa Ungkap Niat Menjadi Senator dari Jakarta
