Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT PLN di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (17/6).
- DPR Minta Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren Diusut Tuntas
- Omicron Menyebar Seperti Kilat, Prancis Batasi Akses Masuk dari Luar Uni Eropa
- Reklame PAN Bergambar Walikota Kediri, Dipasang di Pohon-pohon Wilayah Madiun dan Menyalahi Aturan
Bahasan utama soal kenaikan tagihan listrik yang dirasakan masyarakat belakangan ini.
Dilansir Kantor Berita Politik RMOL, rapat dengar pendapat tersebut digelar secara terbuka sekitar pukul 10.15 WIB.
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dicecar mengenai tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat. Selain membahas tagihan listrik, DPR juga mempertanyakan perihal utang PLN. Termasuk mengenai eksisting dan tertundanya program 35.000 megawatt. Kendala dan tantangan pembangunan transmisi dan distribusi PLN juga menjadi sorotan DPR RI.
“Apakah serius perusahaan strategis ini tergerus dengan persaingan ini. Kita akan mencari jalan terbaik,” ujar anggota Komisi VII dari fraksi Gerindra, Moreno Soeprapto.
Diketahui, belakangan ini sebagian masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah maupun atas mengeluhkan tingginya kenaikan tagihan listrik PLN di tengah pandemik Covid-19 saat ini.
Hal itu menjadi sorotan DPR RI, hingga kemudian memanggil Direktur Utama PLN untuk melakukan pembahasan dan penjelasan lebih lanjut mengenai lonjakan tagihan listrik.
- Didukung Banyak Pesantren, Cak Imin Yakin Raup 60 Persen Suara di Jatim
- Misbakhun: Sri Mulyani Harus Kreatif, Jangan Ambil Jalan Pintas Dengan Menarik Pajak Sembako
- Ferdy Sambo Tersangka, Setara Institute: Kapolri Lulus Ujian Terberat