Kalung antivirus corona yang hendak diproduksi massal Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai sebagai program yang terlalu dipaksakan.
- Klaim Menang di kabupaten Madiun, Posisi Ketua DPRD Masih Milik PDIP
- Refly Harun: MK Harus Perintahkan Presiden dan DPR Kembali Bahas UU Ciptaker
- Peluang Cawapres Ganjar, PPP Pede Elektabilitas Sandi Masih di Atas Mahfud dan Khofifah
Dikatakan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menilai, kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di tengah Pandemik Covid-19 seharusnya jelas dan tidak sebatas menghamburkan keuangan negara.
"Mestinya program apapun saling dikoordinasikan, apalagi yang menyangkut program penanganan Covid sudah ada Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Programnya juga tidak jelas untuk apa dan bagaimana fungsinya, jangan sampai hanya menghambur-hamburkan uang apalagi di masa Covid-19," ujarnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/7).
Saiful Anam lantas menyoroti kebijakan yang belakangan diketahui tidak melibatkan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut. Artinya, kata Saiful, kontrol kualitas dan khasiat kalung tersebut masih diragukan.
Dia meminta agar para pembantunya Presiden Joko Widodo di Kabinet untuk tidak memaksakan diri mengeluarkan kebijakan. Apalagi sebatas agar terlihat bekerja.
"Jangan karena ingin terlihat bekerja lalu segala hal dilakukan guna ingin mendapatkan apresiasi publik, justru malah sebaliknya," pungkas Saiful.
- Pakar Hukum: Selamatkan Kualitas Hasil Pemilu 2024, KPU Harus Diganti
- Selvy Mandagi Penuhi Panggilan KPK, Akan Diklarifikasi Soal Pamer Harta Kekayaan
- Vaksin Booster Tak Halal, YKMI Ajukan Banding ke Menkes