Kedaulatan politik telah melenceng dari nilai Pancasila. Salah satunya kebijakan yang bertolak belakang dari kepentingan rakyat. Dalam hal ini memangkas kewenangan DPR dalam hal budgeting.
- Hak Angket DPR: Drama Politik atau Upaya Nyata Memperbaiki Demokrasi?
- Kejagung Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPR Terendah
- Polri Didesak Usut Dugaan Perbudakan Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit
"Ironis, kalangan DPR RI selaku wakil rakyat juga menyetujui adanya kebijakan yang pada tujuan akhirnya memangkas kewenangan mereka," kata Ahmad Yani dikutip Kantor Berita RMOLJatim dalam obrolan diskusi bareng Pimpinan Redaksi RMOL.ID, Ruslan Tambak melalui daring zoom, Kamis (6/8).
Ahmad Yani mencontohkan, Perppu 1 tahun 2020 ini memenggal hak DPR dalam hal budgeting. Anehnya DPR menyetujui.
"Ini sulit diterima akal sehat. APBN yang seharusnya lewat DPRD, ini cukup lewat Perpres saja," ungkapnya.
Kondisi ini menurut Ahmad Yani berpotensi memunculkan berbagai persoalan ke depannya. Tidak tertutup kemungkinan setiap kebijakan akan menambah adanya kekuasaan oleh kaum oligarki.
Bahkan, lanjut Ahmad Yani, tidak tertutup kemungkinan potensi seperti kasus BLBI akan kembali muncul.
Karena itu kata Ahmad Yani, DPR harus melakukan gerakan untuk melawan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.
"Banyak hal yang seharusnya dilakukan oleh institusi negara seperti DPR, namun mereka tidak melakukan itu. Justru mereka menjadi pihak yang selalu menyetujui kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat,” sebutnya.
- Hak Angket DPR: Drama Politik atau Upaya Nyata Memperbaiki Demokrasi?
- Kejagung Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPR Terendah
- Polri Didesak Usut Dugaan Perbudakan Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit
