Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa menyalahkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- Pemilu Habiskan Rp16,5 Triliun, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 96,4 Triliun
- Kemenkeu Lakukan Pemblokiran Anggaran Pemerintah Rp 50,14 Triliun
- Sri Mulyani Kenang Rizal Ramli, Teringat Sepatu Warna Hijau Stabilo
Hal ini dikatakan peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira yang merasa aneh mendengar alasan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok.
"Sebenarnya pemerintah ini nggak pas untuk menyalahkan PSBB. Kenapa?, karena harusnya PSBB itu dilakukan itu sejak Januari, sejak kuartal pertama di mana terkonfirmasi kasus positif yang ada di Wuhan," ujar Bhima Yudhistira sebagaimana diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/8).
Lanjut Bhima, pemerintah sangat terlambat menerapkan kebijakan PSBB yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Nah Indonesia kan terlambat untuk melakukan PSBB. Kemudian PSBBnya juga disiplinnya masih rendah. Jadi jangan menyalahkan PSBB, tapi menyalahkan kebijakan yang terlambat, kenapa tidak dilakukan sebelumnya," urai Bhima.
"Karena kalau dilakukan sebelumnya mungkin kita akan mengalami kontraksinya justru di kuartal pertama, tapi di kuartal kedua kita bisa selamat dari resesi ekonomi," sambungnya.
Apalagi, imbuhnya, kebijakan kesehatan yang dilakukan pemerintah juga tidak serius yang mengakibatkan ekonomi semakin dalam terkontraksi.
"Karena ini kebijakan kesehatannya juga tidak serius, dan terlambat melakukan PSBB justru ini yang membuat ekonomi makin dalam terkontraksinya," demikian Bhima.
- Pemilu Habiskan Rp16,5 Triliun, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 96,4 Triliun
- Kemenkeu Lakukan Pemblokiran Anggaran Pemerintah Rp 50,14 Triliun
- Sri Mulyani Kenang Rizal Ramli, Teringat Sepatu Warna Hijau Stabilo
