Jatim Memasuki Panen Raya, Pemerintah Diminta Evaluasi Keputusan Impor Beras

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa/Ist
Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa/Ist

Pemerintah diminta melakukan evaluasi kebijakan impor beras. Pasalnya, saat ini stok beras di Jatim melimpah, dan provinsi terbesar kedua itu sedang panen raya.


Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa.

“Saya mengambil contoh keputusan pemerintah untuk melakukan import beras. Keputusan tersebut  sangat membingungkan mengingat Jatim stok beras sangat mencukupi,” kata politisi asal PKB ini saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJatim di Surabaya, Kamis (25/3).

Untuk keputusan pemerintah mendatangkan beras import, kata mantan anggota DPRD kabupaten Sampang ini, sangat tidak rasional.

“Jatim musim panen dan stoknya surplus,” jelasnya.

Terkait 3 ribu ton beras import asal Vietnam yang saat ini ngendon di Banyuwangi, Aliyadi Mustofa mengaku tak bisa berbuat apa-apa.

“Mau diapakan lagi. Berasnya memang sudah datang. Jelas sekali Jatim tak membutuhkan beras import," ujar Aliyadi

"Solusinya ya pemerintah harus mengevaluasi lagi keputusannya untuk melakukan import barang-barang termasuk import beras,” tandasnya.

Diketahui, saat ini digudang beras bulog Ketapang II di Banyuwangi ditemukan 3000 ribu ton beras asal Vietnam ngendon. Beras tersebut merupakan hasil import di tahun 2018 yang sejatinya diperuntukkan untuk wilayah Indonesia Timur.

Kedatangan beras import dari Vietnam tersebut diangkut oleh kapal berbendera Vietnam MV Vinaship Diamond.

Jatim sendiri tak membutuhkan beras-beras tersebut, mengingat berdasarkan data BPS hingga akhir tahun 2020 lalu produksi beras di Jatim mencapai 10, 02 juta ton.

Sedangkan berdasarkan data terakhir hasil panen  Jatim selama kuartal pertama 2021 diproyeksikan mencapai 902,401 ton.